Pitalis Mawardi B, M.Pd., Ph.D.
Ketua Komisi Pendidikan Dasar Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Periode 2025 - 2030.
Tulisan ini merupakan rangkuman dari beberapa paparan Ketua Dewan Pendidikan Nasional Prof. Suyanto, M.Ed, Ph.D, pada Rapat Kerja Nasional di Surakarta. Penulis menguraikan beberapa poin penting, bahwa Pendidikan yang bermutu tidak cukup dibangun melalui kebijakan pemerintah, besarnya anggaran, atau banyaknya program yang diluncurkan.
Lebih dari itu, pendidikan membutuhkan partisipasi masyarakat, pengawasan yang sehat, dan kesediaan semua pihak untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak. Di sinilah Dewan Pendidikan seharusnya mengambil peran strategis.
Selama ini, pembicaraan mengenai pembangunan pendidikan sering kali berpusat pada pemerintah, dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru. Padahal, pendidikan merupakan urusan bersama.
Masyarakat bukan sekadar penerima layanan, melainkan juga pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta ikut mengawasi kualitas pelayanan pendidikan.
Karena itu, Dewan Pendidikan tidak seharusnya dipandang sebagai pelengkap birokrasi atau sekadar lembaga yang hadir dalam kegiatan seremonial. Keberadaannya justru diperlukan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun pendidikan yang lebih bermutu, adil, dan berkelanjutan.
Ketika Kebijakan Belum Sepenuhnya Menjawab Kebutuhan
Kita patut mengakui bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan. Namun, tantangan yang dihadapi masih besar. Kualitas pembelajaran belum merata, distribusi guru masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, fasilitas pendidikan belum sepenuhnya memadai, dan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas masih dipengaruhi kondisi ekonomi serta geografis.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memperluas kesempatan peserta didik untuk berkembang.
Dalam praktiknya, pemerintah tidak selalu dapat menangkap seluruh persoalan yang terjadi di lapangan melalui laporan administratif. Ada pengalaman guru yang belum terdengar, keluhan orang tua yang belum tertangani, dan kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil yang belum sepenuhnya masuk dalam prioritas kebijakan.
Kondisi ini bukan berarti pemerintah tidak bekerja. Namun, kompleksitas persoalan pendidikan memang membutuhkan lebih banyak perspektif dan saluran komunikasi.
Dewan Pendidikan dapat mengisi ruang tersebut. Melalui dialog dengan masyarakat, kajian kebijakan, pemantauan pelayanan, dan penyampaian rekomendasi, Dewan Pendidikan dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih utuh.
Mengapa Pemerintah Membutuhkan Dewan Pendidikan?
Pertanyaan ini penting diajukan: jika pemerintah telah memiliki dinas pendidikan, perangkat birokrasi, tenaga ahli, dan anggaran, mengapa Dewan Pendidikan masih diperlukan?
Jawabannya sederhana. Karena kewenangan pemerintah perlu didukung oleh partisipasi masyarakat, sedangkan kebijakan publik yang baik membutuhkan masukan, evaluasi, dan pengawasan yang dapat dipercaya.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan. Dewan Pendidikan membantu memperkuat proses tersebut melalui perspektif masyarakat dan rekomendasi yang independen.
Misalnya, ketika pemerintah menyusun program peningkatan mutu pendidikan, Dewan Pendidikan dapat memberikan masukan berdasarkan kondisi nyata sekolah. Apakah distribusi guru sudah sesuai kebutuhan? Apakah fasilitas pembelajaran menjangkau wilayah yang paling membutuhkan? Apakah program peningkatan kompetensi guru memberikan manfaat bagi pembelajaran siswa? Apakah kebijakan yang dirancang telah memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan tertinggal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar kebijakan tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak.
Dewan Pendidikan juga dapat menjadi jembatan komunikasi ketika masyarakat menghadapi persoalan pelayanan pendidikan. Aspirasi yang terkumpul tidak cukup hanya disampaikan sebagai keluhan. Aspirasi tersebut perlu diverifikasi, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi rekomendasi yang jelas serta dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
Dengan demikian, pemerintah memperoleh mitra yang dapat membantu mengidentifikasi persoalan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelayanan pendidikan.
Independen Bukan Berarti Berlawanan dengan Pemerintah
Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa independensi Dewan Pendidikan tidak berarti harus berseberangan dengan pemerintah.
Independensi berarti Dewan Pendidikan memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan secara objektif, berdasarkan data, dan berorientasi pada kepentingan pendidikan.
Ketika kebijakan pemerintah sudah tepat, Dewan Pendidikan dapat memberikan dukungan. Namun, ketika ditemukan persoalan, ketimpangan, atau program yang belum mencapai sasaran, Dewan Pendidikan juga harus berani menyampaikan kritik dan rekomendasi perbaikan.
Kritik semacam ini bukan bentuk permusuhan. Justru, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan publik.
Pemerintah yang terbuka terhadap masukan tidak perlu merasa terancam oleh keberadaan lembaga independen. Sebaliknya, masukan yang objektif dapat menjadi sumber informasi penting untuk meningkatkan kualitas keputusan.
Demikian pula, Dewan Pendidikan tidak boleh menjadikan fungsi pengawasan sebagai alat untuk mencari kesalahan atau membangun konflik. Pengawasan harus dilakukan secara profesional, dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan solusi yang realistis.
Hubungan ideal antara pemerintah dan Dewan Pendidikan adalah hubungan kemitraan yang kritis, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.
Pendidikan untuk Semua Harus Menjadi Prioritas
Gagasan pendidikan untuk semua tidak boleh berhenti sebagai slogan. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan belajar secara adil kepada setiap anak, termasuk mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan geografis.
Dalam konteks Kalimantan Barat, tantangan ini memiliki arti yang sangat penting. Karakteristik wilayah yang luas, keberadaan kawasan pedalaman dan perbatasan, serta keragaman sosial-budaya menuntut kebijakan pendidikan yang peka terhadap kondisi lokal.
Kebutuhan sekolah di pusat perkotaan tentu tidak selalu sama dengan kebutuhan sekolah di pedalaman. Persoalan transportasi, ketersediaan guru, akses internet, sarana pembelajaran, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat perlu diperhitungkan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Dewan Pendidikan dapat berperan mendorong agar kebijakan dan alokasi sumber daya lebih memperhatikan kesenjangan tersebut.
Artinya, sekolah yang menghadapi hambatan lebih besar harus memperoleh perhatian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Keadilan pendidikan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua sekolah, melainkan memastikan bahwa setiap sekolah memiliki dukungan yang memadai untuk memberikan layanan pendidikan bermutu.
Di sinilah pentingnya Dewan Pendidikan bekerja berdasarkan data, bukan sekadar asumsi. Pemetaan persoalan, kunjungan lapangan, dialog dengan masyarakat, dan kajian terhadap indikator pendidikan harus menjadi bagian dari agenda kelembagaan.
Jangan Terjebak pada Kegiatan Seremonial
Tantangan lain yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan Dewan Pendidikan bekerja secara nyata dan terukur.
Keberhasilan lembaga tidak seharusnya hanya dinilai dari banyaknya rapat, seminar, kunjungan, atau kegiatan koordinasi. Semua kegiatan tersebut dapat bermanfaat, tetapi harus memiliki tujuan dan hasil yang jelas.
Dewan Pendidikan perlu membangun budaya kerja yang berorientasi pada pemecahan masalah. Setiap persoalan prioritas sebaiknya ditindaklanjuti melalui kajian, rekomendasi, dialog dengan pihak berwenang, dan pemantauan terhadap langkah perbaikan.
Sebagai contoh, jika ditemukan persoalan pemerataan guru, Dewan Pendidikan perlu mengumpulkan data yang relevan, mengidentifikasi penyebab, serta menyusun rekomendasi yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Setelah rekomendasi disampaikan, perlu ada pemantauan untuk mengetahui apakah persoalan tersebut mendapat respons.
Dengan pola kerja demikian, masyarakat dapat melihat manfaat keberadaan Dewan Pendidikan secara lebih konkret.
Dewan Pendidikan juga perlu menyampaikan laporan kinerja secara terbuka. Publik berhak mengetahui persoalan apa yang telah dikaji, rekomendasi apa yang telah disampaikan, dan sejauh mana rekomendasi tersebut memperoleh tindak lanjut.
Keterbukaan seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan.
Saatnya Membangun Kemitraan yang Lebih Bermakna
Penguatan Dewan Pendidikan membutuhkan komitmen dari semua pihak.
Pemerintah perlu membuka ruang dialog, menyediakan informasi yang relevan sesuai ketentuan, dan membangun mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi. Dukungan operasional juga perlu diberikan secara transparan tanpa mengurangi independensi lembaga.
Dewan Pendidikan, pada saat yang sama, harus meningkatkan kapasitas anggotanya, memperkuat kemampuan analisis kebijakan, dan menjaga integritas. Rekomendasi yang disampaikan harus berbasis bukti, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan media juga dapat mengambil bagian dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat. Pengetahuan akademik, pengalaman profesional, dukungan sosial, dan pengawasan publik dapat saling melengkapi untuk menjawab persoalan pendidikan.
Pada akhirnya, pendidikan terlalu penting untuk hanya menjadi urusan birokrasi. Masa depan anak-anak membutuhkan kerja bersama yang melampaui batas institusi dan kepentingan sektoral.
Penutup: Menguatkan Dewan Pendidikan, Menguatkan Masa Depan
Dewan Pendidikan bukan pesaing pemerintah, bukan pula sekadar pelengkap struktur kelembagaan. Dewan Pendidikan merupakan salah satu instrumen partisipasi masyarakat yang dapat membantu memperkuat kualitas kebijakan, memperluas pengawasan publik, dan mendorong pemerataan pelayanan pendidikan.
Keberadaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi peserta didik yang menghadapi keterbatasan akses dan kualitas layanan.
Karena itu, penguatan Dewan Pendidikan perlu diarahkan pada tiga hal utama: independensi yang bertanggung jawab, rekomendasi yang berbasis bukti, dan kemitraan yang berorientasi pada hasil.
Pemerintah membutuhkan masukan yang jujur dan konstruktif. Masyarakat membutuhkan saluran aspirasi yang efektif. Sekolah membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan peserta didik membutuhkan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan berkembang secara adil.
Pendidikan untuk semua tidak akan terwujud hanya dengan kebijakan yang baik di atas kertas. Ia membutuhkan partisipasi, pengawasan, dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal karena kemiskinan, lokasi geografis, atau keterbatasan layanan.
Menguatkan Dewan Pendidikan berarti memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga arah pembangunan pendidikan. Pada akhirnya, yang harus menjadi ukuran keberhasilan bukanlah seberapa kuat sebuah lembaga secara struktural, melainkan seberapa besar kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan dan masa depan generasi bangsa. (*)
