KabarKalmantan.id — Keterlibatan perangkat desa dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) perlu ditingkatkan secara strategis, terutama dalam memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekda Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, saat membuka sosialisasi PBJ Desa Wilayah Kaltim di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Acara tersebut mengusung tema ‘Peran Pengadaan Barang dan Jasa dalam Menyiapkan Desa Penyangga Sebagai Mitra Strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).’
Sri Wahyuni mengapresiasi inisiatif sosialisasi yang digagas oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur (BPSDM Kaltim). Ia menekankan pentingnya langkah ini, yang tidak hanya menyasar perangkat daerah, tetapi juga melibatkan perangkat desa yang mengelola berbagai sumber dana, seperti dana desa dan alokasi dana desa.
“Melalui sosialisasi ini, kami mendorong BUMDes untuk aktif berperan dalam pengadaan barang dan jasa. BUMDes bisa menjadi penyedia produk di E-katalog, sehingga barang-barang lokal desa dapat masuk dalam daftar belanja produk dalam negeri,” ujar Sri Wahyuni.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan BUMDes sejalan dengan visi untuk mendorong belanja produk lokal. Ketika BUMDes terlibat dalam pengadaan, usaha desa tidak hanya akan berkembang, tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat yang menyuplai bahan baku.
“Ketersediaan produk lokal di E-katalog akan mempermudah perangkat desa dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, sehingga kita dapat mengurangi ketergantungan pada produk dari luar daerah yang biasanya lebih mahal karena biaya transportasi,” tambahnya.
Meski demikian, Sri Wahyuni mengingatkan bahwa ada tantangan dalam implementasi belanja barang dan jasa melalui E-katalog. Beberapa perangkat daerah masih sering terjebak dalam memilih barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar, yang bisa menimbulkan masalah dalam pertanggungjawaban.
“Belanja melalui E-katalog sangat penting, namun kita harus bijak dalam memilih barang sesuai harga pasar. Jika harga yang dipilih jauh di atas pasar, itu bisa menjadi temuan, apalagi jika tidak dilakukan negosiasi. Negosiasi tetap perlu, meskipun menggunakan E-katalog,” jelasnya.
Sri Wahyuni berharap sosialisasi ini dapat memperkuat kapasitas perangkat desa dalam mengelola PBJ dan memastikan desa-desa di wilayah penyangga IKN menjadi penghasil barang berkualitas. “Kami ingin desa-desa tertib dalam pengelolaan PBJ, sehingga tidak ada persoalan dalam pertanggungjawaban belanja. Desa juga harus menjadi contoh dalam pelayanan publik yang transparan dan efisien,” sebutnya.
Dia berharap, melalui sosialisasi ini, desa-desa penyangga IKN dapat memanfaatkan peran BUMDes secara maksimal. “Ketika BUMDes bisa menjadi penyedia barang dalam E-katalog, desa akan lebih mandiri secara ekonomi, sekaligus berperan aktif dalam membangun ekonomi lokal,” tutup Sri Wahyuni.
Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan pembelajaran teknis mengenai PBJ, tetapi juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan peran desa dalam pembangunan daerah, terutama dalam mendukung keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan produk lokal. Sumber: Media Mitra Diskominfo (Niaga Asia)
