Kabarkalimantan.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (4/3/2025). Rapat yang berlangsung di Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, ini membahas langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di daerah sepanjang tahun 2025.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui Kepala Dinas Perdagangan Sulkan, menyampaikan perkembangan inflasi di wilayahnya. Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi Kalsel tercatat sebesar 0,25% secara year on year (yoy) dan 0,39% secara month to month (mtm). Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Di Kalimantan Selatan masih ada inflasi sedikit, yaitu 0,25% year on year dan 0,39% month to month, yang mana nilai tersebut masih di bawah rata-rata nasional,” ujar Sulkan dalam rapat tersebut.
Selain itu, Sulkan juga mengungkapkan perkembangan indeks harga di berbagai kabupaten dan kota di Kalsel. Menurutnya, indeks perkembangan harga (IPH) di provinsi tersebut mengalami fluktuasi, dengan penurunan yang signifikan di beberapa daerah. Pada minggu keempat Februari 2025, IPH tercatat mengalami penurunan sebesar -0,84%.
“Di Kalimantan Selatan juga terjadi indeks perkembangan harga pada minggu keempat bulan Februari sebesar -0,84%, dengan daerah tertinggi yang mengalami penurunan IPH adalah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar -0,84%. Sementara itu, IPH terendah di Kalsel terdapat di dua kabupaten, yakni Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan, dengan angka -1,85%,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam upaya mempersiapkan kebijakan pengendalian inflasi yang efektif untuk tahun 2025. Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk terus memantau dan mengendalikan laju inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Upaya pengendalian inflasi di Kalsel dilakukan melalui berbagai strategi, seperti menjaga stabilitas harga bahan pokok, memperkuat ketersediaan stok pangan, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan demikian, diharapkan kondisi inflasi tetap terkendali dan tidak berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah dalam menghadapi tantangan inflasi di masa mendatang. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan inflasi di Kalsel dapat terus ditekan, sehingga ekonomi daerah tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
