KabarKalimantan.id - Anggota DPR RI, Yuliansyah menegaskan pentingnya tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar senantiasa berpedoman pada aturan yang berlaku.
"Hal ini harus dilakukan untuk memastikan standar mutu dan kandungan gizi pada makanan yang didistribusikan kepada anak-anak terjaga dengan baik," ucapnya.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh Himpunan Pengusaha Makanan Bergizi (HIFZI) Kalimantan Barat di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (13/10/26).
Lebih lanjut, ia menuturkan pengawasan ketat terhadap operasional SPPG sangat krusial demi menjamin kelayakan serta kecukupan nutrisi bagi para penerima manfaat.
Apalagi menurutnya, tugas pengawasan ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) saja, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat dari pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
"Di sinilah perlu kerja samanya dari pemerintah daerah dan Forkopimda 14 kabupaten/kota. Bagaimana melakukan pengawasan kepada SPPG ini agar memberikan makanan yang layak," ungkapnya.
Koordinasi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci utama agar setiap unit SPPG dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.
Melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Yuliansyah optimistis pelaksanaan program pemenuhan gizi di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif.
"Sehingga kualitas makanan tetap terstandarisasi dan tujuan mulia program tercapai secara berkelanjutan," pungkasnya.
