Kabarkalimantan.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa validitas data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) adalah elemen kunci dalam upaya mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Menurutnya, tanpa dukungan data yang akurat, target ambisius Indonesia untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia akan sulit tercapai.
“Jadi, nonsense (omong kosong, red.) Indonesia Emas achieve, accomplish (tercapai, red.) tanpa berbasiskan data. Enggak mungkin itu. Pasti akan ada meleset-melesetnya,” ujar Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat yang berlangsung di kawasan Kemayoran, Jakarta, pada Kamis. Pernyataan ini menekankan pentingnya data yang valid untuk menghindari kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional.
Selain itu, Wamendagri mengaitkan validitas data dengan pencapaian target ambisius yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Target tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, peningkatan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 10.000 dolar AS, serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045. “Semuanya should be based on valid data (harus berdasarkan data yang valid, red.). Enggak mungkin kita berperang tanpa data. Enggak mungkin kita menyasar ekonomi Indonesia menjadi satu dari lima besar dunia pada 2045 tanpa data,” tambahnya.
Wamendagri juga menyoroti peran penting data yang valid dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah dirumuskan sebagai panduan utama pembangunan menuju Indonesia Emas. “Saya pernah berpengalaman menjadi kepala daerah selama 10 tahun. Jadi, paham betul bagaimana rencana pembangunan itu penting untuk sinkron pusat, provinsi, kota, kabupaten, harus nyambung semua, dan semuanya harus berdasarkan pada data yang sama,” jelasnya.
Dalam pengalaman Wamendagri, data yang valid adalah fondasi untuk memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan pentingnya konsistensi data dalam penyusunan kebijakan dan implementasinya di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Tanpa data yang seragam, proses perencanaan pembangunan akan rentan terhadap kesalahan dan ketidakefisienan. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.
Lebih jauh, Wamendagri menjelaskan bagaimana data yang valid dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan strategis. Salah satunya adalah pemetaan situasi ekonomi dan sosial, seperti memantau angka kemiskinan, merancang kebijakan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta menargetkan alokasi dana yang spesifik sesuai kebutuhan wilayah tertentu. Selain itu, data yang valid juga berperan penting dalam menekan angka kriminalitas dengan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi sosial masyarakat.
Selain berperan dalam perencanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, data yang valid juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis lainnya. Contohnya, dalam perencanaan investasi, data yang valid dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada investor tentang potensi ekonomi di suatu daerah. Dengan demikian, investasi dapat diarahkan ke sektor atau wilayah yang benar-benar membutuhkan dan memiliki prospek pertumbuhan yang besar.
Dalam konteks pemerintahan, Wamendagri juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data kependudukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan selalu relevan dengan kondisi terkini. Menurutnya, pemutakhiran data adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Wamendagri juga menegaskan bahwa validitas data tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam memastikan akurasi data kependudukan, termasuk dalam proses pencatatan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, validitas data dapat terjaga, dan tujuan pembangunan nasional dapat lebih mudah tercapai.
Wamendagri mengingatkan bahwa tantangan menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan data yang valid sebagai landasan, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi secara lebih efektif. Ia berharap, melalui koordinasi yang baik antara lembaga pusat dan daerah, serta komitmen yang kuat dalam menjaga validitas data, Indonesia dapat mencapai visinya sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045.
