Kabarkalimantan.id — Program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto mulai digarap serius. Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), menyiapkan 36.000 hektare lahan di tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan nasional yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan impor pangan. Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Tala, M Faried Widyatmoko, program ini melibatkan warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas), yang memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam peningkatan ketahanan pangan sekaligus memperoleh keterampilan baru.
“Soal itu nanti seleksi ketat warga binaan yang akan terlibat, tentu ada pihak lain yang berwenang,” kata Kepala Distanhorbun Tala, M Faried Widyatmoko, Jum’at (06/12). Warga binaan lapas yang terpilih akan diberi kesempatan untuk bekerja di lahan pertanian yang disiapkan, dan proses seleksi ini akan sangat hati-hati serta melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memastikan kelayakan dan kemampuan mereka. Faried menekankan bahwa warga binaan yang terlibat harus memiliki kualifikasi tertentu agar program ini berjalan dengan baik dan menghasilkan kontribusi positif bagi ketahanan pangan.
Selain itu, program ini melibatkan TNI dan Polri. Lebih dari itu, pihaknya juga berkolaborasi dengan Brigade Pangan dan pihak lapas. Kolaborasi antara berbagai pihak ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan keberhasilannya. TNI dan Polri akan berperan dalam memastikan keamanan dan kelancaran operasional di lapangan, sementara Brigade Pangan akan memberikan dukungan terkait dengan pembagian hasil dan pemantauan proses pengolahan serta distribusi hasil pertanian.
Faried menjelaskan, 240 hektare lahan di Desa Bati-Bati jadi proyek awal. Total lahan di desa tersebut mencapai 540 hektare. Desa Bati-Bati dipilih sebagai lokasi proyek awal karena memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian. Dengan luas lahan yang cukup besar, diharapkan proyek ini dapat menciptakan hasil pertanian yang signifikan dan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan lokal. Pemerintah daerah juga berharap, proyek ini bisa menjadi contoh keberhasilan dalam pengelolaan lahan pertanian secara mandiri yang dapat diimplementasikan di wilayah lain.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah survei lapangan ke Bati-Bati. Warga binaan yang dipilih untuk terlibat dalam program ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah memiliki masa tahanan yang masih tersisa di bawah enam bulan. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa menyelesaikan masa hukuman mereka sambil memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan negara. “Sebelum turun ke sawah, 100 warga binaan akan diberikan pelatihan. Tanam perdana dimulai minggu kedua Januari 2025,” jelas Faried. Pelatihan ini akan mencakup berbagai keterampilan dalam pertanian, termasuk cara menanam, merawat tanaman, serta teknik panen yang efisien.
Seleksi dilakukan di seluruh lapas Kalsel. Prioritas diberikan kepada mereka yang punya latar belakang pertanian, karena pengalaman mereka di bidang pertanian akan sangat berguna dalam menjalankan program ini. “Kami tidak asal rekrut. Ini program penting,” tegasnya. Proses seleksi ini dilakukan secara hati-hati dan dengan standar yang ketat untuk memastikan hanya warga binaan yang benar-benar memenuhi syarat yang akan terlibat. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh keterampilan yang berguna setelah mereka menyelesaikan masa hukuman mereka.
Ia berharap, program ini mendukung cita-cita swasembada pangan nasional. Selain memberikan kontribusi langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, program ini juga akan memberikan dampak positif bagi para peserta. Mereka akan memperoleh keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan setelah mereka keluar dari lapas. Dengan keterampilan tersebut, diharapkan mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan di luar dan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha pertanian sendiri.
Program swasembada pangan ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mencapai ketahanan pangan nasional yang lebih baik. Dengan melibatkan warga binaan lapas, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan sektor pertanian, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka yang selama ini berada dalam sistem pemasyarakatan untuk memberikan kontribusi positif kepada negara. Selain itu, program ini akan berperan dalam mengurangi tingkat kriminalitas dengan memberikan bekal keterampilan dan harapan baru bagi warga binaan setelah mereka keluar dari lapas.
Melalui kolaborasi berbagai pihak, diharapkan program ini dapat mencapai hasil yang maksimal dan memberi dampak positif bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Program swasembada pangan ini menjadi salah satu contoh bagaimana pembangunan nasional dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam sistem pemasyarakatan, untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.
