Kabarkalimantan.id — Dalam upaya memperkuat perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Tata Ruang se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Rapat yang berlangsung di Banjarmasin ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Nursjamsi, menekankan pentingnya sinergitas dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan visi nasional.
“Sebagai bentuk partisipasi pemerintah daerah, kami ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 serta menjalankan amanat pembangunan yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD,” ujar Nursjamsi yang mewakili Plt Kadis PUPR Kalsel, M Yasin Toyib, dalam sambutannya, Jumat (28/2/2025).
Menurutnya, dokumen RPJPN dan RPJMN menjadi pedoman utama dalam memastikan keselarasan dan keberlanjutan pembangunan. “Hal ini sangat penting agar kita bisa memberikan jawaban yang tepat terhadap tantangan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah,” tambahnya.
Dalam konteks pembangunan nasional, Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung Indonesia sebagai Superhub Ekonomi Nusantara. Provinsi ini ditetapkan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan, dengan berbagai proyek infrastruktur yang mendukung peran tersebut.
Beberapa potensi unggulan yang menjadi fokus pengembangan antara lain:
- Pengembangan kawasan Pulau Laut
- Koridor ekonomi strategis antara Banjarmasin, Batulicin, dan Kotabaru
- Kawasan Industri (KI) seperti KI Batulicin, KEK Setangga, KI Jorong, KI Sebuku, KI Tarjun, serta rencana pengembangan KEK Mekarputih
Dukungan infrastruktur juga menjadi prioritas utama dalam RPJMD 2025-2029, dengan sejumlah proyek strategis yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan:
- Bendungan Riam Kiwa, Kusan, Pancur Hanau, dan Kumap
- Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut
- Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan
Selain itu, sektor logistik juga mendapat perhatian serius dengan pengembangan Pelabuhan Internasional Mekarputih dan Pelabuhan Margasari Baru, yang bertujuan memperkuat distribusi barang antar wilayah serta memacu pertumbuhan ekonomi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekarputih dan Central Business District Aerocity juga menjadi bagian dari rencana besar untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai pusat ekonomi baru.
Dengan banyaknya proyek prioritas yang sedang dan akan dilaksanakan, rapat koordinasi teknis ini menjadi ajang penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kerjasama dan berbagi informasi terkait perkembangan pembangunan di wilayahnya masing-masing.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga langkah nyata dalam memastikan Kalimantan Selatan siap memanfaatkan segala potensi yang ada. Bersama-sama, kita akan memastikan Kalimantan Selatan dapat memainkan peran strategis sebagai Gerbang Logistik Kalimantan,” tutup Nursjamsi.
Rapat ini diharapkan mampu menghasilkan strategi konkret untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
