Kabarkalimantan.id — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan berbeda dari sebelumnya. Pemilihan gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota, dan bupati-wakil bupati kali ini akan digelar serentak di seluruh Indonesia. Sistem serentak ini mencakup berbagai aspek, termasuk persiapan, pelaksanaan, hingga pengamanan yang menjadi tanggung jawab bersama di tingkat lokal maupun nasional.
Setiap daerah memiliki kewajiban untuk mengatur pola pengamanan Pilkada sesuai dengan kesiapan personel masing-masing. Antisipasi dan deteksi dini menjadi elemen kunci dalam proses ini, mengingat potensi gangguan keamanan yang dapat muncul. Bila terjadi gangguan keamanan, koordinasi lintas wilayah akan sulit dilakukan karena semua daerah harus fokus menjaga wilayah masing-masing. “Ini pilkada serentak pertama yang dilakukan di Indonesia, sehingga harus menggunakan sistem pengamanan mandiri kewilayahan,” ujar Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, saat memberikan arahan kepada jajaran Polres Bontang, Selasa pekan lalu.
Dengan pengamanan mandiri kewilayahan, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan personel organik. Oleh karena itu, optimasi pengamanan menjadi prioritas utama. “Karena itu, pengamanan mandiri harus dioptimalkan,” saran Akmal Malik. Salah satu cara untuk memperkuat pengamanan mandiri kewilayahan adalah dengan melibatkan semua potensi cadangan yang ada di masyarakat. Mulai dari Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga pengamanan swadaya lainnya, semuanya perlu dimaksimalkan untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan selama Pilkada.
Akmal Malik mengungkapkan keyakinannya bahwa Polda Kalimantan Timur, bersama dengan seluruh jajaran polres, telah memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing dan menyiapkan langkah pengamanan terbaik. “Saya yakin Polda Kaltim dan polres-polres pasti sudah memetakan semua potensi kerawanan dan menyiapkan pengamanan terbaiknya,” ujar Akmal Malik dengan penuh keyakinan.
Khusus untuk Kota Bontang, Akmal menambahkan bahwa sejarah daerah ini menunjukkan bahwa konflik di wilayah tersebut cenderung bersifat landai. Namun, ia tetap mengingatkan pentingnya menjaga kewaspadaan. “Tapi kita harus tetap waspada. Termasuk di semua daerah harus selalu waspada,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi personel ke seluruh polres sesuai dengan eskalasi ancaman di masing-masing wilayah. “Saat ini kita fokus untuk pengamanan pilkada. Jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan kejadian yang terjadi di suatu daerah, seperti di Paser baru-baru ini,” kata Kapolda dengan menegaskan pentingnya fokus pada pengamanan lokal tanpa terpengaruh isu di daerah lain.
Menurut Irjen Nanang Avianto, proses perjalanan pemilu ini memiliki rentang waktu yang panjang, dimulai dari pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada Februari lalu hingga Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Ia mengingatkan bahwa seluruh proses ini membutuhkan kerja keras bersama yang tidak boleh dirusak oleh hal-hal yang tidak relevan. “Proses panjang kerja keras kita semua, jangan sampai dilukai oleh hal-hal yang tidak penting, tidak perlu. Semuanya harus kita jaga,” ungkapnya.
Kapolda juga menegaskan bahwa segala bentuk proses penyelidikan atau penyidikan terkait pelanggaran selama Pilkada akan berjalan paralel dengan upaya menjaga keamanan. “Proses pilkada dijaga, kalau ada kasus proses penyelidikan dan penyidikan akan tetap dilakukan. Semua berjalan paralel,” imbuhnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum tetap ditangani tanpa mengganggu jalannya Pilkada.
Untuk pengamanan Pilkada, Polda Kalimantan Timur telah menyebar kekuatan personelnya ke seluruh polres, yang didukung oleh personel TNI, Linmas, Satpol PP, serta berbagai bentuk pengamanan swadaya. Sinergi antara seluruh elemen ini diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di wilayah tersebut.
Pilkada serentak di Kalimantan Timur sendiri akan melibatkan 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mereka akan memberikan suara di 6.274 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 1.038 kelurahan/desa di wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut kesiapan logistik dan personel yang maksimal agar seluruh proses pemungutan suara dapat berjalan lancar.
Dengan berbagai langkah antisipasi dan upaya pengamanan yang telah dirancang, harapannya adalah agar Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung dengan aman dan tertib, mencerminkan demokrasi yang matang dan bertanggung jawab.
