Kabarkalimantan.id — Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum RI melaksanakan evaluasi kegiatan koordinasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat (29/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program yang telah dilaksanakan sebelumnya, di mana telah dilakukan pendampingan untuk kegiatan Kunjungan Kerja Reses maupun Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, yang merupakan komisi baru di DPR RI. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dan meningkatkan kualitas kerja sama antar lembaga di tingkat regional, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.
Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh beberapa narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, di antaranya adalah Analis Kerja Sama, Fouzan Fitrianta; Pustakawan Ahli Muda, Yunianto; dan Pranata Humas Pelaksana Lanjutan, Edi Wibowo. Para narasumber ini berbagi wawasan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam kaitannya dengan koordinasi kelembagaan, serta penyesuaian yang perlu dilakukan dalam hubungan kerja antar lembaga terkait.
Dalam paparannya, Fouzan Fitrianta menjelaskan ruang lingkup tugas mitra kerja Komisi XIII DPR RI, serta beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan seiring dengan perubahan struktur di Komisi XIII DPR RI. “Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian HAM, saat ini berada di Komisi XIII DPR RI. Ada beberapa penyesuaian yang harus segera dilaksanakan. Salah satunya adalah dengan melibatkan Anggota DPR RI dari Dapil Kalsel, yang akan memfasilitasi kunjungan spesifik atau reses ke daerah ini,” jelas Fouzan.
Penyesuaian tersebut sangat penting mengingat adanya perubahan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antar komisi di DPR RI yang tentunya berdampak pada hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan pusat. Dalam hal ini, Kalsel berpotensi menjadi tempat yang strategis untuk kunjungan spesifik atau reses oleh Komisi XIII DPR RI. Hal ini membuka peluang bagi daerah tersebut untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, khususnya terkait dengan isu-isu yang relevan dengan kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi, serta Pemasyarakatan.
Sementara itu, Eko Sulistiyono selaku Kasubag Humas, RB, dan TI, menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran koordinasi antara lembaga pemerintah. “Melalui evaluasi yang dilakukan, kegiatan ini tidak hanya memberikan umpan balik yang konstruktif tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik. Evaluasi ini sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan koordinasi antar lembaga, khususnya ketika melakukan kunjungan kerja,” jelas Eko.
Eko juga menambahkan bahwa koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses pengambilan kebijakan dan implementasinya di lapangan. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang maksimal, baik bagi lembaga-lembaga yang terlibat maupun bagi masyarakat secara umum. Evaluasi semacam ini juga memungkinkan adanya penyesuaian dan perbaikan di masa depan agar setiap kegiatan berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Selama pelaksanaan evaluasi, dibahas pula berbagai tantangan yang dihadapi dalam melakukan kunjungan kerja, baik itu dalam hal logistik, koordinasi, maupun pemahaman terhadap tujuan dan prioritas kunjungan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat untuk terus memperkuat sinergi dan memperbaiki sistem komunikasi antara lembaga-lembaga terkait.
Sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan ini, Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum RI berencana untuk melakukan evaluasi serupa secara berkala untuk memastikan bahwa setiap kegiatan koordinasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dengan adanya evaluasi dan perbaikan yang terus menerus, diharapkan hubungan antar lembaga semakin solid dan dapat mendukung pelaksanaan tugas negara dengan lebih efektif.
Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih tepat dalam pelaksanaannya. Ke depan, koordinasi semacam ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lainnya dalam meningkatkan efektivitas hubungan kelembagaan antar lembaga pemerintah.
