Kabarkalimantan.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) kembali melanjutkan Sosialisasi dan Workshop ke-2 hasil Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Serbaguna lantai 1 Gedung Gadis pada Jumat (15/11). Dalam acara tersebut, Pjs. Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong, sangat intens menyampaikan berbagai program dan arahan penting yang diterima dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Togap menekankan pentingnya pelaksanaan efisiensi penghematan APBN dan APBD, serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yakni sebesar 8 persen. Dia juga mengingatkan kepada seluruh pihak terkait untuk menjaga pemeriksaan yang bersih dan mendukung pemberantasan praktik-praktik ilegal seperti judi online, tambang ilegal, serta memastikan devisa ekspor kembali ke Indonesia.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, artinya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dan sektor swasta sangat dibutuhkan,” ungkap Togap dalam sambutannya. Menurutnya, hal ini menjadi kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan menghasilkan dampak yang positif.
Dalam pembahasan lebih lanjut mengenai program Asta Cita Presiden Prabowo, Togap juga menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah diujicoba di Kaltara, namun kendala muncul terkait tarif makan yang ditetapkan sebesar Rp 15.000 per orang. Biaya tersebut ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha lokal dan UMKM untuk mendukung keberhasilan program ini, sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.
Togap juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. Ada delapan pokok arahan yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat berkolaborasi dengan baik. Delapan arahan tersebut mencakup beberapa hal penting, di antaranya adalah memastikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berjalan dengan baik, memastikan layanan pendidikan tetap berkualitas, dan memastikan Dana Desa serta Dana Alokasi Desa tepat sasaran dan berguna untuk pembangunan masyarakat.
“Program-program ini harus benar-benar dilaksanakan dengan tepat agar pembangunan dapat berjalan lancar. Kita juga perlu mendorong pembangunan Food Estate dan kawasan pertanian terpadu guna meningkatkan produksi pertanian, serta memperkuat sektor perekonomian daerah,” lanjut Togap. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya mendorong kewirausahaan lokal agar dapat berkembang lebih pesat di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
Togap juga menambahkan, agar realisasi anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik, pelaksanaan APBD 2025 harus dilakukan dengan lelang dini. Hal ini bertujuan agar berbagai proyek pembangunan dapat dimulai lebih awal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tidak kalah penting, persiapan Program Makan Bergizi Gratis juga harus disiapkan dengan matang agar dapat mengatasi masalah gizi di masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang kurang mampu.
Togap menegaskan bahwa apabila seluruh program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat dijalankan dengan baik dan efektif di daerah, maka dampaknya akan sangat besar, terutama dalam menumbuhkan ekonomi daerah, memajukan sumber daya manusia, serta menghemat pengeluaran negara melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Di akhir pidatonya, Togap mengajak pemerintah daerah untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal ini penting agar program-program yang disiapkan oleh pemerintah benar-benar dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. “Pemerintah harus selalu bertanya kepada masyarakat, apakah program-program yang dijalankan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, agar apa yang dipersiapkan bisa benar-benar memberi manfaat dan mendorong kemajuan bersama,” tutup Togap.
Dengan adanya sosialisasi dan workshop ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat lebih memahami arahan dan kebijakan yang diterapkan, serta bisa berkolaborasi lebih erat demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kalimantan Utara.
