Kabarkalimantan.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan respons cepat dalam menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di sepanjang Jalan Trans Kalimantan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir, Minggu (16/3/2025).
Kunjungan tersebut mencakup wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling parah, yakni Desa Lingga, Desa Pancaroba, dan Desa Teluk Bakung di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Turut hadir dalam rombongan tersebut Ketua TP PKK Kalbar Erlina Norsan, Wakil Ketua TP PKK Kalbar Donata Krisantus, Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kubu Raya, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kalbar, serta pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kubu Raya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Kalbar menyalurkan bantuan sembako sebanyak 4.000 paket. Penyaluran bantuan dilakukan dengan menggandeng pengurus DAD Kubu Raya sebagai mitra distribusi, mengingat peran strategis lembaga adat dalam menjangkau komunitas-komunitas lokal.
Gubernur Ria Norsan mengungkapkan keprihatinannya atas bencana banjir yang kembali melanda kawasan tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan bisa meringankan beban masyarakat.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat prihatin atas kejadian yang menimpa masyarakat kita (di wilayah Ambawang), ini adalah cobaan dari Yang Maha Kuasa, agar kita bersabar dan ke depan kita akan menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya,” ujar Norsan saat memberikan sambutan.
Lebih lanjut, Ria Norsan menyoroti sejumlah faktor yang menyebabkan banjir. Menurutnya, penyumbatan parit dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi menjadi penyebab utama banjir di wilayah tersebut.
“Beberapa faktor bisa menjadi penyebab banjir, misalnya parit-parit banyak yang sudah tersumbat sehingga harus segera dinormalisasi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga teknis dari pemerintah pusat dalam mengupayakan langkah-langkah preventif dan rehabilitatif. Dalam waktu dekat, Pemprov Kalbar berencana mengajukan permintaan ke Balai Jalan dan Balai Sungai untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak akibat banjir.
“Kita boleh membangun dan membuka kebun namun dengan catatan lingkungan harus kita jaga. Insya Allah setelah banjir selesai kita minta dari Balai Jalan dan Balai Sungai supaya sesegera mungkin untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir,” tambahnya.
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah bergerak cepat sejak banjir terjadi, termasuk menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
“Kami berpikir keras bagaimana mengatasi banjir di jalan Trans Kalimantan karena Bapak Gubernur telah mengupayakan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan saya sendiri juga berkomunikasi dengan teman-teman di DPR RI, yaitu Komisi V,” ujarnya.
Krisantus menekankan bahwa solusi jangka panjang memerlukan intervensi teknis berskala besar, seperti peninggian badan jalan dan pembangunan sistem drainase yang terintegrasi.
“Bagaimana nanti kita minta jalan ini harus ditinggikan, kemudian Sungai Ambawang harus dinormalisasi. Jalan harus diperbanyak box-nya supaya lancar dari sisi jalan ke seberang jalan lainnya, dan dibuat drainase/parit sampai ke Sungai Ambawang,” jelasnya.
Diketahui, wilayah Sungai Ambawang dan sekitarnya memang kerap menjadi langganan banjir, terutama saat curah hujan tinggi melanda Kalbar selama musim penghujan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat, intensitas hujan sejak akhir Februari hingga pertengahan Maret 2025 mencapai lebih dari 200 mm per minggu, jauh di atas ambang normal.
Banjir ini tidak hanya menggenangi permukiman warga, namun juga menyebabkan terganggunya aktivitas transportasi di ruas Jalan Trans Kalimantan, salah satu jalur utama penghubung antar kabupaten dan provinsi di wilayah Kalimantan.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi dampak bencana serta berkomitmen membangun ketahanan wilayah dari ancaman banjir di masa mendatang. Upaya normalisasi sungai, peninggian jalan, dan pembenahan drainase menjadi prioritas untuk mencegah bencana serupa terulang kembali.
Dukungan dari masyarakat, lembaga adat, dan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim yang berdampak langsung pada masyarakat Kalbar.
