Kabarkalimantan.id — Pemerintah sedang membenahi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang kerap tidak tepat sasaran.Opsi yang akan diambil pemerintah agar subsidi tepat sasaran adalah dengan memberikan subsidi kepada masyarakat penerima melalui dua skema.Skema pertama adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), sedangkan skema kedua berupa subsidi langsung pada barang seperti yang sudah berjalan saat ini.
“Skemanya blending antara subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Kamis (28/11).Dua skema ini dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran.“Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran,” jelas Bahlil.Menurut Bahlil, pengumuman subsidi BBM dengan skema campuran ini akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Bahlil belum memberikan kepastian terkait waktu pengumuman tersebut.
Terkait siapa saja yang berhak menerima subsidi, Bahlil menjelaskan bahwa hal ini masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia menegaskan bahwa pengemudi ojek online (ojol) tidak termasuk kelompok yang mendapatkan subsidi BBM.Sebab, menurutnya, ojol merupakan kegiatan usaha yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria penerima subsidi.“Masa yang seperti ini disubsidi?” ujar Bahlil, merujuk pada fakta bahwa tidak sedikit pengusaha memiliki sejumlah unit kendaraan bermotor yang disewakan kepada pengemudi ojol.
Namun demikian, Bahlil tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian driver ojol dapat menerima BLT, dengan catatan mereka memenuhi kriteria penerima bantuan.Pemerintah akan menggunakan data masyarakat kurang mampu yang dimiliki oleh berbagai lembaga terkait. Data ini mencakup informasi dari Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Perekonomian, hingga Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.Selanjutnya, seluruh data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan agar kita memiliki satu data terkait saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” ujar Bahlil.Penerapan skema subsidi campuran ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan akurasi data penerima bantuan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketidaktepatan data kerap menjadi masalah utama dalam penyaluran subsidi.Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga, termasuk dengan melibatkan teknologi dalam verifikasi dan validasi data.
BPS, sebagai lembaga yang bertanggung jawab, akan memastikan bahwa data penerima bantuan telah melalui proses pengecekan berlapis untuk meminimalkan kesalahan.Penerapan subsidi dengan skema campuran ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat kurang mampu, tetapi juga mendorong pemulihan daya beli. Dengan daya beli yang meningkat, konsumsi rumah tangga dapat terdorong, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu alasan utama penerapan skema baru ini adalah untuk menekan penyalahgunaan subsidi yang selama ini terjadi. Subsidi BBM sering kali dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu, bahkan oleh pelaku usaha yang tidak seharusnya mendapat manfaat tersebut.Dengan menggunakan data terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa subsidi tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Dengan penyaluran subsidi yang lebih terarah, pemerintah juga berharap dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Dana yang sebelumnya terbuang karena subsidi tidak tepat sasaran dapat dialokasikan untuk program-program lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.Kebijakan subsidi campuran ini menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam mengelola subsidi BBM secara lebih efektif. Jika berhasil, model ini dapat dijadikan acuan untuk reformasi kebijakan subsidi lainnya, seperti subsidi listrik atau pangan.
Masyarakat pun menaruh harapan besar agar kebijakan ini membawa dampak nyata, terutama dalam mengurangi beban hidup sehari-hari. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, termasuk bagaimana pemerintah mengatasi tantangan teknis seperti distribusi bantuan dan pengawasan pelaksanaan.Dengan berbagai upaya yang telah dirancang, pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat besar, baik bagi masyarakat kurang mampu maupun bagi perekonomian secara keseluruhan.
