Kabarkalimantan.id — Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperbaiki sektor perizinan, meningkatkan pendapatan daerah, dan merealisasikan belanja daerah yang lebih produktif. Upaya ini bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih efisien, transparan, dan terarah, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.
“Kami akan memastikan penataan sektor perizinan berjalan sesuai standar biaya, waktu, dan persyaratan, serta mengintegrasikannya dengan RTRW dan RDTR berbasis digital untuk mempermudah proses perizinan,” kata Bari di Pontianak, Sabtu (07/12). Menurut Bari, perbaikan sektor perizinan merupakan langkah strategis yang tidak hanya akan mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama dalam menarik investasi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ingin menciptakan iklim usaha yang lebih baik melalui penyederhanaan proses perizinan yang seringkali memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Dengan mengintegrasikan perizinan dengan sistem digital yang terhubung langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), proses perizinan akan lebih cepat, mudah, dan transparan. Hal ini tentu akan mempermudah para pelaku usaha dan investor dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah.
Bari mengungkapkan bahwa reformasi di sektor perizinan akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kalbar. Ia menambahkan bahwa penataan sektor ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Dengan adanya sistem perizinan yang lebih efektif, diharapkan investasi yang masuk ke Kalimantan Barat akan meningkat, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain yang mendukung perekonomian daerah.
Selain sektor perizinan, Bari juga menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dengan memanfaatkan data potensi secara maksimal. “Pendapatan daerah harus ditata lebih baik untuk menghindari kebocoran, sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan Kalimantan Barat,” tuturnya. Optimalisasi pendapatan daerah menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki daerah dikelola dengan baik dan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta meminimalkan adanya kebocoran yang dapat merugikan daerah.
Upaya ini, lanjut Bari, sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berusaha agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana dana yang terkumpul digunakan untuk pembangunan daerah.
Terkait dengan belanja daerah, Bari menggarisbawahi perlunya alokasi anggaran yang lebih produktif. “Kami akan memastikan belanja modal dan belanja barang/jasa diarahkan pada proyek padat karya dan infrastruktur yang mendukung potensi wilayah,” katanya. Pemerintah Kalimantan Barat berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah, seperti infrastruktur dan proyek padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Ia juga menyoroti pentingnya realisasi belanja sesuai dengan target perencanaan bulanan agar memberikan dampak langsung terhadap gairah ekonomi daerah. Dengan adanya realisasi belanja yang tepat waktu dan terarah, pembangunan di daerah diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, serta dapat meningkatkan daya saing Kalimantan Barat sebagai daerah yang memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dalam rapat tersebut, Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan daerah. MoU terkait pengawasan terpadu ini direncanakan diluncurkan pada Januari 2025. “Sinergi ini akan menjadi penguatan bagi kami di daerah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan transparan,” kata Bari. Pengawasan yang ketat dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan. “Kami akan bekerja keras memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengutamakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Barat agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.
