Kabarkalimantan.id — Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu tantangan yang menjadi prioritas pengamanan Kodam VI/Mulawarman. Sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemerintahan Indonesia di masa depan, pemindahan ibu kota ini memiliki implikasi signifikan terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Selain itu, tak kalah pentingnya wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Kalimantan juga menjadi prioritas utama yang harus dijaga dengan penuh perhatian.
Hal ini terungkap saat pelantikan dan serah terima jabatan Pangdam VI/Mulawarman dari Letjen TNI Tri Budi Utomo kepada penggantinya, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Rudy Rachmat Nugraha. Upacara penyerahan dan penerimaan pasukan dilaksanakan dengan khidmat di Markas Kodam VI/Mulawarman, Kamis,(02/01). Dalam upacara tersebut, penekanan pada tantangan yang dihadapi dalam pengamanan wilayah perbatasan dan IKN memberikan gambaran jelas akan tugas besar yang diemban oleh Pangdam yang baru.
Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara, menjadi wilayah berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Dengan luas wilayah yang cukup besar, perbatasan ini menjadi sangat strategis dan memiliki potensi risiko keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, wilayah ini menjadi prioritas mutlak dalam hal pengamanan guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mencegah ancaman yang bisa timbul dari luar negeri. Letjen Tri Budi Utomo, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, menjelaskan bahwa perbatasan wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Malaysia memiliki bentang panjang mencapai 1.038 kilometer.
Kodam VI/Mulawarman bertanggung jawab untuk mengamankan perbatasan ini dan memiliki 31 pos pengamanan di sepanjang perbatasan tersebut. Selain itu, terdapat sekitar 7.500 patok batas yang dipasang di wilayah tersebut. Namun, menurut Letjen Tri Budi, sekitar 540 patok di antaranya dalam kondisi rusak dan memerlukan penggantian. Patok-patok ini sangat vital untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa batas negara terjaga dengan baik. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki dan memperbarui patok-patok yang rusak ini menjadi salah satu tugas yang perlu diperhatikan oleh Pangdam yang baru.
“Saya mohon kepada Pangdam untuk bisa melanjutkan apa yang baru sedikit saya rintis ini. Seperti menjaga perbatasan sepanjang 1.038 kilometer. Di wilayah perbatasan hanya ada 31 pos, dan 7.500 patok. Sekitar 540 patok di antaranya dalam keadaan rusak,” ungkap Tri Budi dengan tegas. Ia menekankan bahwa pengamanan wilayah perbatasan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup upaya pencegahan terhadap potensi ancaman yang bisa mengganggu kedaulatan Indonesia.
Selain itu, prajurit TNI yang ditugaskan di perbatasan memiliki tanggung jawab besar dalam menangkal masuknya narkoba dan penyelundupan ilegal lainnya ke wilayah Indonesia. Mengingat perbatasan adalah jalur rawan bagi aktivitas ilegal, kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk mencegah peredaran narkoba dan barang-barang ilegal dari luar negeri. Kerja sama antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan perbatasan.
Pembangunan dan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi tantangan besar yang harus diprioritaskan dalam konteks pengamanan. Pemindahan ibu kota ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek keamanan yang harus terjamin. Kota masa depan Indonesia yang dikenal dengan nama Nusantara ini harus terus berproses, berlanjut, dan berkembang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proyek pemindahan ibu kota ini tentunya memerlukan pengamanan yang maksimal agar tidak ada gangguan yang bisa merusak jalannya pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.
Selain itu, Pangdam yang baru juga akan menghadapi tantangan lain, seperti ancaman kebakaran hutan dan bencana alam yang sering melanda wilayah Kalimantan. Kebakaran hutan merupakan salah satu masalah besar yang harus segera diantisipasi, sebab dapat menimbulkan kerugian materiil yang besar serta merusak ekosistem di sekitar wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengamanan terhadap kebakaran hutan harus melibatkan tindakan preventif yang tepat, serta kesiapan dalam merespons bencana dengan cepat dan efektif. Meminimalkan dampak dari kebakaran hutan dan bencana alam lainnya adalah bagian dari tugas penting yang harus dijalankan dengan serius oleh aparat keamanan.
Mayjen Rudy Rachmat Nugraha, Pangdam VI/Mulawarman yang baru, menyatakan siap melanjutkan kepemimpinan Letjen Tri Budi Utomo. Menurutnya, apa yang sudah dilaksanakan oleh Pangdam sebelumnya sudah sangat baik, dan tugas utamanya adalah menjaga kelangsungan dan meningkatkan pencapaian yang sudah ada. Rudy menegaskan bahwa pemimpin di Kodam VI/Mulawarman harus menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang telah digariskan oleh pimpinan, serta memberikan kontribusi nyata bagi keamanan dan ketahanan negara.
“Jadi prinsipnya, apa yang sudah dilaksanakan Pangdam sebelumnya Bapak Letjen TNI Tri Budi Utomo sudah bagus, saya hanya memelihara dan meningkatkan saja,” ujarnya. Dengan semangat yang tinggi, Mayjen Rudy siap menghadapi tantangan yang ada, serta memastikan bahwa tugas-tugas pengamanan wilayah perbatasan dan pembangunan ibu kota baru dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana.
