KabarKalimantan.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat upaya pelestarian ikan endemik dan ikan dilindungi di Kalimantan Barat, termasuk melalui pengawasan perdagangan Arwana Super Red yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Penyadartahuan Ikan Endemik Kalimantan Barat yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan itu mempertemukan pemerintah, akademisi, peneliti, organisasi masyarakat, lembaga konservasi, serta pelaku usaha penangkaran dan perdagangan ikan untuk membahas perlindungan keanekaragaman hayati perairan Kalimantan Barat.
Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, mengatakan pelestarian ikan endemik membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar pemanfaatan sumber daya perikanan tetap memperhatikan keberlanjutan populasi dan habitat alaminya.
Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki kekayaan biodiversitas perairan darat yang tinggi, dengan berbagai jenis ikan bernilai ekologis dan ekonomis.
Beberapa di antaranya adalah Arwana Super Red (Scleropages formosus), belida, semah, botia, balashark, hingga pari air tawar.
Keberadaan jenis-jenis ikan tersebut membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam menjaga habitat, mengendalikan pemanfaatan, serta memastikan kegiatan penangkaran dan perdagangan berjalan sesuai ketentuan.
Salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan tersebut adalah penguatan tata kelola perdagangan Arwana Super Red.
Arwana merupakan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang pemanfaatan dan perdagangannya berada dalam pengaturan perlindungan nasional maupun perdagangan internasional melalui CITES.
Karena itu, kegiatan penangkaran dan perdagangan harus memperhatikan ketentuan perizinan, pendataan, serta ketertelusuran asal-usul ikan.
Pengelolaan tersebut mencakup pendataan indukan, pemasangan penanda atau mikrocip, penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI), hingga pengawasan distribusi.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan ikan yang diperdagangkan berasal dari sumber yang sah dan dapat ditelusuri.
Selain menjaga kelestarian spesies, tata kelola yang tertib juga diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan penangkaran dan perdagangan secara legal.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi.
Melalui penguatan kepatuhan terhadap perizinan dan kewajiban pembayaran pungutan resmi, kegiatan perdagangan ikan diharapkan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam forum tersebut, narasumber dari KKP dan Ombudsman RI membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan lalu lintas perdagangan ikan dilindungi, peningkatan PNBP, hingga penguatan kualitas pelayanan publik.
Pembahasan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun keseimbangan antara kepentingan konservasi, keberlanjutan usaha, dan kontribusi ekonomi sektor perikanan.
Kegiatan Penyadartahuan Ikan Endemik Kalimantan Barat dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Natalia Karyawati, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Barat.
Forum tersebut turut melibatkan unsur KKP, Ombudsman RI, instansi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta mitra konservasi.
Sejumlah lembaga yang terlibat dalam lingkup kegiatan antara lain Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKSDA Kalbar, Stasiun PSDKP Pontianak, serta instansi terkait lainnya.
Dari kalangan akademisi, kegiatan melibatkan unsur perguruan tinggi, termasuk Universitas Tanjungpura, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas OSO, dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.
Penyelenggara juga melibatkan lebih dari 50 organisasi masyarakat, kepemudaan, kemahasiswaan, dan mitra konservasi, serta lebih dari 100 perusahaan dan pelaku usaha perorangan di bidang penangkaran maupun perdagangan arwana atau siluk.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati perairan Kalimantan Barat.
Selain konservasi dan perdagangan, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak juga menegaskan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), balai tersebut mengusung pelayanan PASTI, yakni Profesional, Amanah, Santun, Terdepan, dan Inovatif.
Komitmen tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan perizinan dan administrasi lalu lintas perdagangan ikan dilindungi yang transparan, cepat, serta bebas dari pungutan liar.
Penguatan pelayanan diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha sekaligus mendukung pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan.
Melalui kegiatan ini, KKP berharap pelestarian ikan endemik Kalimantan Barat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga kelestarian ikan di habitat alaminya sekaligus memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat ekonomi secara legal dan berkelanjutan.(*)