KabarKalimantan.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 untuk kategori TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses layanan keuangan formal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.
Menurutnya, kemudahan memperoleh modal usaha menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bimbingan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang turut mendukung upaya ini,” ujar Norsan seusai menerima penghargaan.
Meski telah memperoleh penghargaan, Norsan mengingatkan bahwa perluasan akses keuangan masih menjadi pekerjaan yang harus terus dilakukan.
Ia menekankan pentingnya memastikan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil di daerah, dapat memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan formal.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal,” tegasnya.
Program Kredit lawan Rentenir hingga ke Desa
Norsan secara khusus menyoroti pelaksanaan program KUM Peduli atau Kredit Melawan Rentenir yang diluncurkan Pemprov Kalbar bersama Bank Kalbar dan Jamkrida.
Ia meminta agar program tersebut tidak hanya dikenal masyarakat di wilayah perkotaan, tetapi juga dapat menjangkau pelaku usaha hingga tingkat desa di seluruh 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
“Program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang telah kita luncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Norsan, akses pembiayaan yang lebih luas perlu dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat memahami layanan dan produk keuangan yang tersedia.
Selain pembiayaan, Pemprov Kalbar juga mendorong digitalisasi transaksi melalui pemanfaatan QRIS serta fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu usaha masyarakat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat memperkuat kerja sama agar program perluasan akses keuangan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Rakornas TPAKD 2026 yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut menjadi forum koordinasi penguatan akses layanan keuangan di daerah.
Norsan berharap penghargaan yang diterima Kalimantan Barat dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas program pembiayaan dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja bersama. Semoga ikhtiar ini membawa keberkahan bagi Kalimantan Barat,” pungkasnya. (*)
