KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta seluruh camat di Kalimantan Barat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan yang merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah pusat.
Arahan tersebut disampaikan Ria Norsan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, camat memiliki posisi penting dalam menghubungkan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa.
Karena itu, tugas camat tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan pelaksanaan berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik di wilayah masing-masing.
“Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Camat harus mampu membangun koordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan, serta merespons berbagai persoalan yang berkembang di wilayahnya,” ujarnya.
Ria Norsan menekankan pentingnya dukungan aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keberhasilan program seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai tingkatan pemerintahan.
Camat diharapkan mampu membangun komunikasi dengan pemerintah desa serta pihak terkait untuk mengetahui perkembangan dan kendala pelaksanaan program di wilayahnya.
Dengan koordinasi tersebut, persoalan yang muncul di lapangan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Program-program pemerintah harus dikawal bersama. Camat harus memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik, sehingga pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Norsan menilai koordinasi yang kuat diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain mengawal program pembangunan, gubernur mengingatkan bahwa camat juga memiliki tanggung jawab dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, tantangan pemerintahan semakin kompleks sehingga aparatur kewilayahan dituntut mampu memahami kondisi masyarakat dan merespons persoalan secara cepat.
Camat diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga aktif mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di wilayahnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan pelayanan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam menjalankan tugas tersebut, camat juga perlu membangun komunikasi dengan pemerintah desa, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui koordinasi yang baik, aspirasi masyarakat diharapkan dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang dan memperoleh tindak lanjut yang tepat.
Gubernur Ria Norsan juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan.
Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, camat diminta berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan tidak terlepas dari kondisi dan persoalan yang dihadapi warga.
Melalui Rakor Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalbar berharap terbangun kesamaan pemahaman dan koordinasi yang lebih kuat antaraparat pemerintahan di tingkat kecamatan.
Norsan juga mengusulkan agar kegiatan koordinasi serupa ke depan dapat dikembangkan melalui pertemuan yang lebih interaktif, termasuk kegiatan luar ruangan untuk mempererat komunikasi dan kebersamaan antarcamat.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, pemerintah berharap berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok Kalimantan Barat. (*)
