Kabarkalimantan.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar Forum Perangkat Daerah 2025 untuk menjaring isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan. Acara ini bertujuan menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pembangunan, guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti, menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah bagi perangkat daerah untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. “Forum ini diselenggarakan untuk menjaring permasalahan dan isu strategis yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan draf Rancangan Awal RPJMD dan Renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029,” ujarnya dalam acara yang berlangsung di Banjarmasin, Senin (3/2/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,20%, mengalami penurunan sebesar 0,11% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 70,22%, meningkat sebesar 0,46% dibandingkan tahun 2023. Penurunan jumlah pencari kerja juga tercatat sebanyak 320 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, permasalahan utama dalam bidang ketenagakerjaan masih berkutat pada ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat. “Lapangan kerja yang tersedia sering kali tidak sesuai dengan keahlian tenaga kerja yang ada. Selain itu, wirausaha baru masih kurang berkembang, dan belum ada wadah yang optimal untuk menampung hasil produk kewirausahaan,” jelas Irfan.
Ia juga menyoroti rendahnya kualitas angkatan kerja akibat dominasi lulusan pendidikan dasar dalam tenaga kerja. “Sarana dan prasarana pelatihan kerja juga masih kurang memadai untuk menghadapi perkembangan zaman dan teknologi, terutama dalam era Revolusi Industri 4.0. Hal ini bisa memperbesar kesenjangan ekonomi akibat pergeseran peran digitalisasi dalam dunia kerja,” tambahnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan beberapa program prioritas, antara lain pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta pengembangan hubungan industrial. “Harapan kami, program ini dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mengurangi angka pengangguran di Kalimantan Selatan,” ujar Irfan.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan guna menyerap lebih banyak angkatan kerja baru. “Sasaran utama kami adalah meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal agar lebih siap menghadapi tantangan global,” tambahnya.
Selain ketenagakerjaan, forum ini juga membahas berbagai tantangan di bidang ketransmigrasian. Beberapa isu yang diangkat mencakup terbatasnya lahan transmigrasi yang memenuhi kriteria Clear and Clean (2C) serta rendahnya legalitas kepemilikan lahan transmigrasi. Selain itu, pengelolaan potensi kawasan transmigrasi dinilai masih belum optimal.
Sebagai langkah solutif, program pengembangan kawasan transmigrasi akan dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan warga sekitar. “Kami berharap program ini dapat menciptakan kawasan transmigrasi yang lebih maju dan mandiri,” ungkap Irfan.
Dalam kesempatan yang sama, Irfan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas program yang telah disusun. “Sinergitas antarinstansi sangat penting agar program yang telah dirancang dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
