Kabarkalimantan.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) terus melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran guna mendukung program-program unggulan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kebijakan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah demi kepentingan masyarakat luas.
Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, H. Muhammad Noor, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang berlangsung di aula Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, pada Rabu (26/2/2025), menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten HSS berkomitmen untuk menekan belanja pegawai dari 34 persen menjadi 30 persen, sebagaimana diinstruksikan oleh Bupati HSS. Langkah ini dilakukan agar anggaran dapat lebih difokuskan pada program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Sekda HSS.
Kebijakan efisiensi anggaran ini sejalan dengan arahan Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah diinstruksikan untuk menyesuaikan belanja daerah dengan mempertimbangkan kondisi fiskal serta memastikan anggaran lebih banyak dialokasikan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah demi program-program yang lebih pro-rakyat,” tambah Sekda HSS.
Dalam forum Musrenbang RKPD 2026 ini, berbagai usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan di Dapil 2 dibahas untuk disusun dalam rencana pembangunan daerah tahun mendatang. Namun, Sekda HSS mengingatkan bahwa tidak semua usulan program dapat langsung direalisasikan mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
“Saya berharap masyarakat dapat memahami bahwa ada keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua program yang diusulkan bisa langsung direalisasikan dalam waktu dekat. Namun, pemerintah akan tetap berupaya memprioritaskan program yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak besar bagi masyarakat,” jelasnya.
Musrenbang ini menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui efisiensi anggaran dan perencanaan yang matang, diharapkan program-program unggulan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
