KabarKalimantan.id – Tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Prof. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, menyatakan dukungannya terhadap upaya reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dipimpin Kapolri.
Ia menilai reformasi tersebut harus disertai langkah konkret untuk menata kembali penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar institusi kepolisian, terutama jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian.
Menurutnya, penataan tersebut bukan sekadar persoalan kelembagaan, melainkan berkaitan dengan kepatuhan terhadap konstitusi, undang-undang, serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Reformasi Polri akan berjalan jauh lebih efektif dan berwibawa jika seluruh personel aktif dikembalikan ke khitah tugas pokoknya. Secara konstitusional dan yuridis, landasan hukumnya sudah sangat terang benderang bahwa anggota Polri aktif tidak semestinya menduduki jabatan di luar struktur kepolisian,” ujar Pria yang Karib dengan sapaan Habib Benua dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Ia menegaskan, reformasi Polri perlu diarahkan untuk memperkuat profesionalisme personel sekaligus memastikan institusi kepolisian tetap berfokus pada tugas utama menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.
Dirinya merujuk sejumlah ketentuan hukum yang dinilainya menjadi landasan penting dalam penataan jabatan anggota Polri aktif.
Salah satunya Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kedudukan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.
Ia juga menyoroti Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengatur persyaratan bagi anggota kepolisian untuk menduduki jabatan di luar kepolisian.
“Norma batang tubuh dalam UU Polri sebenarnya sangat tegas mewajibkan pelepasan status keanggotaan aktif. Selama ini, penempatan di instansi luar kerap bertumpu pada celah frasa dalam bagian penjelasan undang-undang,” jelasnya.
Menurutnya, ketentuan tersebut semakin mendapat penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
Dalam putusan yang dibacakan pada 13 November 2025 itu, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan tersebut menegaskan bahwa penugasan dari Kapolri tidak dapat dijadikan dasar pengecualian secara otomatis bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar kepolisian.
Adapun pengertian jabatan di luar kepolisian dalam penjelasan pasal tersebut berkaitan dengan jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.
Dirinya juga menyinggung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dirinya menilai pengisian jabatan dalam birokrasi sipil harus memperhatikan prinsip profesionalisme, kompetensi, dan sistem merit agar tidak menimbulkan persoalan dalam tata kelola kelembagaan.
Meski UU ASN membuka pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Prof. Pangeran berpandangan bahwa mekanisme tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memperluas penempatan personel aktif secara tidak terkendali.
Menurutnya, konsistensi dalam menata penugasan anggota Polri akan memberikan manfaat bagi institusi kepolisian maupun birokrasi pemerintahan.
Di satu sisi, personel Polri dapat lebih berkonsentrasi menjalankan tugas pokoknya. Di sisi lain, pengisian jabatan sipil dapat berlangsung dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola aparatur negara.
Ia berharap Kapolri menjadikan penataan jabatan di luar institusi sebagai salah satu perhatian dalam agenda reformasi internal Polri.
“Jika anggota Polri ingin berkarier penuh di lembaga sipil atau jabatan publik lainnya, mekanisme pengunduran diri atau pensiun dini adalah jalan paling terhormat dan sesuai hukum. Langkah ini akan mempercepat terwujudnya Polri yang profesional, fokus, dan dipercaya publik,” pungkasnya.