News  

DPRD Penajam Dorong Penanganan Stunting Hadapi IKN

Writer: Redaksi | Editor: Sarina

(Doc : ANTARA (Int)).

Kabarkalimantan.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menekankan pentingnya penanganan stunting sebagai langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk menghadapi pembangunan dan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di wilayah tersebut.

“Penanganan stunting untuk tingkatkan kualitas SDM untuk hadapi pembangunan dan perkembangan Kota Nusantara,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Nanang Ali, di Penajam, Rabu (2/4).

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah yang berbatasan langsung dan menjadi mitra strategis IKN, menurutnya, harus siap dengan SDM mumpuni untuk mendukung akselerasi pembangunan ibu kota negara baru tersebut.

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat untuk mengatasi permasalahan stunting atau kekerdilan pada anak, yang merupakan indikator kesehatan masyarakat dan kualitas SDM suatu daerah.

Nanang menyoroti peran penting pos pelayanan terpadu (posyandu) sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. “Posyandu bisa mendeteksi dini dan mengatasi masalah stunting,” katanya.

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga 2024 terdapat sebanyak 259 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. DPRD bersama pemerintah daerah secara konsisten mendukung operasional dan pengembangan posyandu, termasuk melalui pelatihan kader serta penyediaan fasilitas penunjang.

“DPRD terus dukung dengan kebijakan anggaran penanganan stunting. Bantuan juga diberikan melalui dana aspirasi anggota DPRD,” tambah Nanang.

Hasil dari berbagai program penanganan stunting yang dijalankan menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data resmi, jumlah balita penderita stunting di Penajam Paser Utara menurun dari 1.290 anak pada tahun 2023 menjadi 1.141 anak di akhir 2024. Penurunan ini setara dengan 11,55 persen, dan menunjukkan efektivitas dari upaya lintas sektor yang dilakukan.

Anggota DPRD lainnya, Jon Kenedi, menegaskan bahwa posyandu memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi ibu hamil serta balita.

“Posyandu berperan penting tangani stunting karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita,” tegas Jon Kenedi.

Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kepada posyandu sangat dibutuhkan agar program percepatan penurunan angka stunting dapat berjalan lebih optimal.

Ia juga mengingatkan bahwa stunting merupakan masalah serius yang berdampak panjang terhadap kualitas SDM generasi penerus, dan penyebabnya sangat kompleks.

“Dan harus ditangani dari remaja putri, ibu hamil, hingga penanganan ibu terhadap anak,” tutup Jon Kenedi.