Kabarkalimantan.id — Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Hilyah Aulia menyoroti keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji tiga kilogram selama bulan Ramadhan 1446 H atau 2025 M.
“Masyarakat banyak yang mengeluh sulitnya mendapatkan gas elpiji tiga kilogram. Jika pun ada, harganya cukup mahal di tingkat pengecer,” ujar Hilyah di Banjarmasin, Senin (3/3/2025).
Hilyah menjelaskan bahwa keluhan ini disampaikan langsung oleh masyarakat saat dirinya melakukan kegiatan reses pada 27-28 Februari 2025 di beberapa kelurahan di Banjarmasin Barat, salah satunya di Kelurahan Teluk Kelayan.
“Hampir rata-rata warga yang saya temui saat reses menyampaikan keluhan terkait gas elpiji tiga kilogram yang sulit didapatkan dan dijual dengan harga tinggi di tingkat pengecer,” ungkapnya.
Menindaklanjuti permasalahan ini, Hilyah berencana membahasnya di DPRD dan mengundang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin untuk mencari solusi.
“Kami akan membawa permasalahan ini ke Komisi II DPRD dan memanggil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin untuk membahas solusinya. Kami berharap ada langkah konkret untuk memastikan distribusi gas elpiji tiga kilogram berjalan lancar,” tegasnya.
Selain itu, Hilyah juga meminta pihak berwenang, termasuk Satpol PP, untuk meningkatkan pengawasan distribusi gas elpiji bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
“Kami berharap pengawasan diperketat agar distribusi gas elpiji tiga kilogram tepat sasaran dan tidak ada oknum yang bermain. Jangan sampai permasalahan ini mengganggu ibadah puasa masyarakat,” tambahnya.
Hilyah menegaskan bahwa kelangkaan gas elpiji tiga kilogram ini bukan pertama kali terjadi. Padahal, menurut pemerintah, pasokan gas elpiji seharusnya mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pihak yang sengaja mempermainkan distribusi gas.
“Artinya, ada yang bermain dalam distribusi gas elpiji ini, dan harus segera ditindak,” tegasnya.
Selain kelangkaan gas elpiji tiga kilogram, Hilyah juga menerima berbagai aspirasi masyarakat selama reses. Beberapa permasalahan yang diangkat di antaranya kondisi infrastruktur jalan, bantuan sosial, serta persoalan sampah yang saat ini menjadi sorotan di Banjarmasin.
“Masalah sampah menjadi perhatian serius karena Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) Basirih ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Akibatnya, Banjarmasin mengalami darurat sampah,” jelasnya.
Ia berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin yang baru dapat segera mencari solusi terkait permasalahan ini agar tidak semakin membebani masyarakat.
“Kami berharap pemerintah kota segera mengambil langkah cepat untuk menangani permasalahan sampah ini agar tidak semakin parah,” tutupnya.
