Kabarkalimantan.id — Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) mendesak pemerintah untuk segera mencairkan tunjangan kinerja (tukin). Tunjangan ini merupakan hak yang harus diterima oleh dosen ASN, yang sudah diatur dalam regulasi yang telah disahkan. Namun, meskipun regulasi tersebut sudah ada, implementasi pencairannya hingga kini belum terealisasi. Menurut dosen Poliban, tukin bukan sekadar insentif, tetapi lebih kepada penghargaan yang pantas diterima sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dosen dalam dunia pendidikan. Salah satu dosen yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan pada Rabu (15/01), “Tukin ini bukan sekadar insentif, tapi penghargaan. Kami berharap pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan dosen.”
Tukin memang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya tukin yang cair tepat waktu, dosen dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Namun, keterlambatan pencairan tukin dirasa memberikan dampak negatif terhadap motivasi kerja dosen. “Kami memahami bahwa pemerintah punya banyak prioritas. Tapi perhatian terhadap dunia pendidikan, khususnya kesejahteraan dosen, seharusnya jadi salah satu fokus utama,” ungkap dosen tersebut, menekankan bahwa kesejahteraan dosen harus mendapat perhatian yang seimbang dengan prioritas lainnya.
Para dosen berharap agar pemerintah dapat memberikan kejelasan dan kepastian terkait dengan pencairan tukin. Mereka merasa kebingungan karena regulasi sudah ada, tetapi realisasinya masih sangat lambat. “Kami ingin kejelasan dan kepastian. Regulasi ada, tapi realisasinya lambat,” lanjut dosen tersebut. Hal ini menjadi masalah yang cukup penting bagi mereka karena dosen sangat bergantung pada tunjangan kinerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, selain dari gaji pokok yang mereka terima. Keterlambatan pencairan tukin, bagi mereka, bukan hanya soal finansial, tetapi juga berhubungan langsung dengan rasa dihargai atas pekerjaan yang telah mereka lakukan.
Para dosen Poliban juga berharap agar dapat segera ada dialog dengan pemerintah, terutama terkait dengan solusi pencairan tukin yang terlambat. Mereka ingin membahas bersama bagaimana cara terbaik agar masalah ini dapat segera diselesaikan. “Kami siap berdialog untuk mencari jalan keluar bersama,” tegas salah satu dosen Poliban. Hal ini menunjukkan niat baik mereka untuk membuka komunikasi dengan pihak pemerintah agar dapat mencapai titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak.
Pihak Poliban juga turut mendukung penuh tuntutan yang disampaikan oleh para dosen. Mereka meminta agar pemerintah memberikan respons yang konkret terhadap masalah ini dan tidak hanya sebatas janji. “Kami selalu mendorong dosen meningkatkan kinerja. Tapi pemerintah juga harus memenuhi hak mereka,” kata salah satu pimpinan Poliban yang turut memberikan dukungan terhadap para dosen. Menurutnya, kesejahteraan dosen bukan hanya tentang hak yang harus dipenuhi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dosen untuk dapat bekerja dengan maksimal dalam mendidik dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) belum memberikan tanggapan terkait permintaan dosen untuk segera mencairkan tukin. Meskipun demikian, para dosen berharap masalah ini segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar segera diambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka menilai bahwa ini adalah masalah yang mendesak dan seharusnya segera diatasi untuk memastikan kesejahteraan dosen serta kelancaran operasional perguruan tinggi. Pencairan tukin yang tepat waktu diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dosen, sehingga mereka bisa lebih berfokus pada tugas-tugas akademik dan pengembangan pendidikan di Indonesia.
