KabarKalimantan.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Massa aksi mendesak pemerintah mengevaluasi hingga mencabut keputusan penetapan kawasan pabean baru PT Prima Dermaga Perkasa (PDP) yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik di wilayah Kalimantan Timur.
Dalam aksi tersebut, aliansi menyampaikan keberatan terhadap penetapan kawasan pabean PT PDP yang disebut hanya berjarak sekitar 1,8 kilometer dari kawasan pabean PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB).
Koordinator Lapangan Aksi, Ali Mansur, menilai penerbitan keputusan tersebut perlu diperiksa kembali, terutama dari aspek dasar hukum, prosedur, dan pertimbangan teknis.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh persyaratan penetapan kawasan pabean telah dipenuhi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Tuntutan ini adalah protes rakyat Kaltim atas kesewenang-wenangan Dirjen Bea Cukai dalam menetapkan SK kepabeanan baru PT PDP yang melanggar aturan dan prosedur,” kata Ali Mansur.
Pernyataan tersebut merupakan tudingan dari pihak aliansi yang masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang.
Aliansi Rakyat Kaltim Menggugat menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah terkait penetapan kawasan pabean PT PDP.
Salah satu tuntutan utamanya adalah meminta Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dasar hukum, kebutuhan, prosedur, serta pertimbangan teknis penerbitan keputusan tersebut.
Massa aksi juga meminta pemerintah melakukan pemeriksaan lapangan dan verifikasi koordinat kedua kawasan pabean.
Pemeriksaan tersebut, menurut aliansi, perlu mencakup batas wilayah konsesi PT Pelabuhan Tiga Bersaudara guna memastikan tidak terdapat persoalan dalam penetapan wilayah yang bersangkutan.
Selain itu, aliansi mendesak pemerintah membuka akses terhadap dokumen dan pertimbangan yang menjadi dasar penetapan kawasan pabean PT PDP sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Mereka menilai transparansi diperlukan agar proses penerbitan keputusan dapat diperiksa secara objektif.
Evaluasi Izin Terminal Khusus PT PDP
Tidak hanya menyampaikan tuntutan kepada Kementerian Keuangan, aliansi juga meminta Menteri Perhubungan mengevaluasi persetujuan Terminal Khusus PT PDP untuk sementara melayani kepentingan umum.
Evaluasi tersebut diminta mencakup kesesuaian fungsi terminal, kebutuhan pelayanan, dan pemenuhan persyaratan teknis kepelabuhanan.
Aliansi juga meminta pemerintah mempertimbangkan penundaan pelaksanaan keputusan yang dipersoalkan selama evaluasi berlangsung, sepanjang terdapat dasar hukum dan persyaratan yang memungkinkan penundaan tersebut.
Lebih lanjut, mereka mendesak pencabutan atau pembatalan keputusan penetapan kawasan pabean PT PDP apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya cacat kewenangan, prosedur, substansi, atau tidak terpenuhinya persyaratan hukum.
Tuntutan serupa disampaikan terhadap persetujuan Terminal Khusus PT PDP untuk sementara melayani kepentingan umum apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ali Mansur menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga mendapatkan tanggapan dari pemerintah.
Ia meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai segera menindaklanjuti keberatan yang disampaikan massa aksi.
Ali juga menyatakan bahwa aliansi siap kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.
Menurutnya, aksi lanjutan dapat dilakukan di Kementerian Keuangan maupun Istana Negara.
Hingga berita ini disusun berdasarkan keterangan aliansi, belum tersedia tanggapan resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perhubungan, maupun manajemen PT Prima Dermaga Perkasa mengenai tuntutan tersebut.
Belum tersedia pula dokumen keputusan yang dipersoalkan untuk memastikan nomor, tanggal penerbitan, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar penetapan kawasan pabean PT PDP. (*)
