KabarKalimantan.id – Aliansi pemuda dan mahasiswa menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 20 miliar untuk penanganan karhutla.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, di Kantor Bupati Ketapang, Rabu (14/10/2026).
Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Ketapang, Fahrul, mengatakan tuntutan tersebut merupakan respons atas berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, terutama antrean panjang BBM dan dampak kebakaran hutan dan lahan.
Enam tuntutan yang disampaikan aliansi meliputi penjelasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan BBM, langkah konkret untuk mengurai antrean di SPBU, serta pembaruan informasi sebaran titik panas dan titik api secara berkala.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah menjelaskan perkembangan dan rencana penggunaan Banpres karhutla senilai Rp20 miliar, memastikan pemeriksaan kesehatan bagi petugas dan relawan pemadam kebakaran, serta memperkuat mitigasi karhutla dan kelangkaan BBM sejak dini.
Fahrul menegaskan seluruh tuntutan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah, baik bupati maupun wakil bupati.
Menurutnya, tanggung jawab penanganan persoalan masyarakat tidak semestinya hanya dibebankan kepada salah satu kepala daerah.
Dalam audiensi itu, perwakilan mahasiswa turut menyoroti antrean kendaraan yang disebut mengular hingga berkilo-kilometer di sejumlah SPBU di Ketapang.
Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut.
“Kami hadir untuk mencari jawaban dan meminta solusi. Ini murni keresahan kami sebagai pemuda dan mahasiswa melihat kondisi Kabupaten Ketapang hari ini,” ungkap perwakilan aliansi.
Ketua HMI Cabang Ketapang M. Iqbal Khadafi juga menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tersebut dilakukan secara independen dan tidak mewakili kepentingan politik pihak tertentu.
“Hari ini kami bergerak atas nama mahasiswa, pemuda dan tentu masyarakat, bukan karena pesanan politik oknum-oknum yang mencoba menggiring opini seolah mahasiswa tidak bergerak,” ujarnya
Audiensi tersebut diikuti sejumlah organisasi, di antaranya HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GP Ansor, Pemuda Katolik, IPNU, IPPNU, BEM Politap, BEM STAI Al-Haudl, BEM AMKI, serta unsur mahasiswa dari BEM se-Kalimantan Barat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa maupun masyarakat.
“Saya bukan pemimpin yang antikritik. Saya terbuka dengan saran dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Terkait penggunaan Banpres karhutla, Alexander menjelaskan bantuan tersebut direncanakan untuk mendukung pengadaan peralatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan lima unit mobil pemadam kebakaran.
“Jadi, selain personel kita siapkan, alat juga harus siap. Lima unit mobil pemadam kebakaran ini nantinya akan kita tempatkan untuk mendukung penanganan di wilayah Kabupaten Ketapang,” jelasnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh desa membentuk MPA yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Menurutnya, penanganan karhutla masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan peralatan, lokasi kebakaran yang jauh, hingga medan yang sulit dijangkau petugas.
Ia juga menyebut kabut asap di Ketapang tidak hanya dipengaruhi kebakaran setempat, tetapi diduga turut berasal dari kebakaran di wilayah lain.
Alex mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan modifikasi cuaca sejak Agustus 2026. Namun, menurutnya, kondisi pergerakan awan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaannya.
Selain penanganan kebakaran, pemerintah daerah disebut telah menyiapkan dukungan kesehatan berupa obat-obatan, vitamin, dan masker.
Alex menyatakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk relawan penanganan karhutla, diberikan secara gratis.
Pemerintah daerah juga telah menyalurkan bantuan air bersih untuk kebutuhan masyarakat terdampak.
Mengenai kelangkaan BBM, Alex menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung untuk menetapkan kuota maupun mengatur distribusi BBM.
Meski demikian, ia mengatakan pemerintah daerah terus mendorong penambahan kuota BBM untuk Ketapang dengan mempertimbangkan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Dirinya turut menyoroti pentingnya pemerataan distribusi dari terminal penyaluran BBM atau jobber ke seluruh SPBU agar pasokan tidak hanya terkonsentrasi di lokasi tertentu.
Sebagai langkah untuk membantu mengurangi antrean, ia menyebut telah menginstruksikan pengoperasian Pertashop serta mendorong penjualan Pertamax oleh pengecer dengan harga yang wajar.
Menurutnya, penyelesaian persoalan BBM membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan pasokan dan distribusi.
Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat membantu memperlancar akses masyarakat terhadap BBM sekaligus mengurangi kepadatan antrean kendaraan di SPBU.
Penulis : Nur Imam Satria
