Langsung ke konten
News

Banjir Pontianak Terus Berulang, Prof Pangeran Syarif Abdurrahman Desak Pemkot Bongkar Bangunan Penutup Sungai

penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan melalui pengerukan atau normalisasi parit. Pemerintah juga perlu memastikan jalur aliran air tetap terbuka agar air hujan maupun limpasan akibat pasang Sungai Kapuas dapat mengalir dengan baik

Redaksi Diperbarui
Prof. Dr. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim
Prof. Dr. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim

 

KabarKalimantan.id – Persoalan banjir dan genangan air yang terus berulang di Kota Pontianak mendapat sorotan dari tokoh asal Kalimantan Prof. Dr. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim.

Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengambil langkah tegas terhadap tanah timbunan maupun bangunan yang menutup aliran sungai, parit, dan saluran drainase utama.

Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan melalui pengerukan atau normalisasi parit. Pemerintah juga perlu memastikan jalur aliran air tetap terbuka agar air hujan maupun limpasan akibat pasang Sungai Kapuas dapat mengalir dengan baik.

Desakan tersebut disampaikan menyusul persoalan genangan air yang dinilai masih kerap terjadi di sejumlah kawasan permukiman dan ruas jalan Kota Pontianak, terutama ketika hujan deras bersamaan dengan pasang air.

“Normalisasi parit tidak akan efektif jika bagian hilir atau badan sungainya sendiri masih tertutup tanah timbunan dan bangunan permanen. Pemkot Pontianak

Pangeran Syarif Abdurrahman menilai penyempitan hingga hilangnya fungsi sejumlah parit dan anak sungai menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

Menurutnya, perubahan fungsi lahan, penimbunan saluran air, serta keberadaan bangunan yang menghalangi jalur drainase berpotensi memperlambat surutnya genangan.

Kondisi tersebut dinilai semakin menyulitkan ketika curah hujan tinggi terjadi bersamaan dengan kenaikan muka air sungai akibat pasang.

Ia mengingatkan, upaya normalisasi saluran air akan sulit memberikan hasil optimal apabila masih terdapat hambatan pada jalur pembuangan air menuju sungai.

Selain mengganggu aliran air, keberadaan bangunan permanen di atas saluran drainase juga dapat menyulitkan petugas melakukan pembersihan sampah dan pengerukan sedimen.

Karena itu, penanganan banjir menurutnya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bagian hulu saluran hingga titik pembuangan air.

Pangeran Syarif Abdurrahman juga meminta Pemkot Pontianak memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan sempadan sungai dan jaringan drainase publik.

Ia menilai pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap tanah timbunan, bangunan, maupun akses pribadi yang diduga menutup atau mempersempit aliran air.

Pendataan tersebut penting untuk memastikan lokasi penyumbatan sekaligus menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, penegakan aturan tata ruang harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan kepentingan pihak tertentu.

Pemerintah daerah juga diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan genangan setelah banjir terjadi, tetapi memperkuat langkah pencegahan melalui pemulihan fungsi saluran air.

Ia mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap titik-titik yang diduga mengalami penyumbatan.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan tindakan, mulai dari sosialisasi, pemberian teguran, hingga penertiban apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Pembongkaran terhadap bangunan atau tanah timbunan yang terbukti melanggar aturan dinilai perlu dipertimbangkan untuk mengembalikan fungsi saluran air.

Ia berharap Pemkot Pontianak menunjukkan langkah konkret dalam menangani persoalan banjir yang berulang, terutama melalui pemulihan jaringan drainase dan perlindungan terhadap aliran sungai.

Penanganan yang terencana dan konsisten diharapkan dapat mengurangi risiko genangan berkepanjangan serta dampaknya terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat Kota Pontianak. (*)

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua