KabarKalimantan.id – Tarian penyambutan masyarakat Dayak Tae dan ritual adat mengawali rangkaian Festival Lestari 2026 yang digelar Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) di Dusun Semangkar, Desa Tae, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (10/11/2026).
Prosesi penyambutan berlangsung sebelum peserta memasuki kawasan Hutan Adat Tae untuk mengenal lebih dekat praktik masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam secara turun-temurun.
Mengusung tema “Merawat Arus”, Festival Lestari keenam berlangsung pada 10–12 November 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang mengangkat hubungan antara pelestarian lingkungan, kebudayaan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Kunjungan ke Hutan Adat Tae menjadi salah satu agenda awal festival. Para peserta yang terdiri dari pegiat lingkungan, jurnalis lingkungan, mitra LTKL dan stakeholder terkait diajak menyusuri kawasan hutan sekaligus mempelajari praktik kearifan lokal masyarakat, termasuk pengelolaan tembawang, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti kopi dan tengkawang, serta potensi ekowisata berbasis komunitas.
Festival Lestari merupakan ruang kolaboratif yang mempertemukan pemerintah daerah, komunitas dan warga, pelaku usaha, akademisi, media, serta mitra pembangunan.
Melalui festival ini, berbagai cerita dan inisiatif daerah diangkat untuk memperkuat hubungan antara perlindungan bentang alam, penghidupan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.
Kalimantan Barat menjadi lokasi penyelenggaraan Festival Lestari 2026 dengan mengangkat keterhubungan wilayah melalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas.
Melalui tema “Merawat Arus”, Festival Lestari 2026 berupaya menghadirkan ruang pertemuan untuk memahami hubungan tersebut sekaligus mendorong kolaborasi pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.
Kepala Desa Tae, Melkianus Midi, menceritakan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan kawasan hutan adat hingga memperoleh pengakuan dari pemerintah.
Menurutnya, proses tersebut telah berlangsung panjang dan melibatkan kesepakatan bersama antara masyarakat, pemerintah desa, ketemenggungan, serta organisasi masyarakat sipil.
Melkianus menjelaskan, upaya pemetaan wilayah telah dimulai sejak 2012 dan semakin diperkuat setelah dirinya terpilih sebagai kepala desa pada 2013.
Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah masyarakat memperoleh pengakuan hutan adat melalui surat keputusan pemerintah pada 2018.
“Paling tidak kita sudah diakui oleh pemerintah. Sekarang seperti yang diatur undang-undang, hutan adat itu sudah bukan hutan negara. Berarti ini bukan untuk sesaat, tetapi untuk keturunan anak cucu ke depan,” ujarnya
Melkianus menuturkan kawasan Hutan Adat Tae memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat setempat.
Selain menjadi bagian dari identitas dan warisan masyarakat adat, kawasan tersebut juga mendukung berbagai aktivitas penghidupan, mulai dari pertanian hingga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
Beragam tanaman seperti kopi, tengkawang, serta buah-buahan menjadi bagian dari potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan masyarakat.
Menurut Melkianus, hampir seluruh masyarakat Desa Tae memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan bentang alam di wilayah tersebut.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pengakuan hutan adat tidak serta-merta memberikan manfaat ekonomi secara langsung.
Karena itu, pemerintah desa bersama ketemenggungan terus membangun hubungan dengan berbagai pihak untuk mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan potensi ekonomi lokal. (*)
Penulis : Hamdan
