KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengingatkan seluruh camat agar tidak hanya disibukkan dengan urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga aktif memahami dan merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, kehadiran pemerintah di tingkat kecamatan harus dapat dirasakan melalui pelayanan yang cepat, responsif, dan mengedepankan pendekatan humanis.
Pesan tersebut disampaikan Norsan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (9/11/2026).
Ia menilai camat memiliki posisi penting karena berada pada tingkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, camat diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga membangun komunikasi dengan warga untuk mengetahui persoalan yang berkembang di wilayah masing-masing.
“Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Camat harus mampu membangun koordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan, serta merespons berbagai persoalan yang berkembang di wilayahnya,” tegas Norsan.
Norsan menekankan pentingnya kepekaan aparatur pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan di tingkat kecamatan membutuhkan respons yang cepat dan komunikasi yang baik agar tidak berlarut-larut.
Camat diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan wilayah, menyerap aspirasi masyarakat, dan membangun koordinasi dengan pemerintah desa maupun perangkat daerah terkait.
Dengan begitu, persoalan yang muncul dapat segera diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan dan pembangunan ke depan semakin kompleks.
Kondisi tersebut menuntut aparatur kewilayahan untuk mampu mengambil langkah secara tepat, sekaligus membangun hubungan kerja yang efektif dengan berbagai pihak.
Dalam arahannya, Ria Norsan turut menyoroti pentingnya mengukur keberhasilan pembangunan dari manfaat yang diterima masyarakat.
Menurutnya, banyaknya program yang dijalankan pemerintah belum cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila belum memberikan perubahan yang dirasakan warga.
Karena itu, camat memiliki peran untuk membantu memastikan berbagai kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Peran tersebut juga mencakup penyampaian aspirasi warga kepada pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi agar dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
Melalui pendekatan tersebut, pelayanan publik diharapkan tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain respons terhadap persoalan warga, gubernur meminta para camat mengedepankan pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan.
Pelayanan yang baik, menurut arahan Norsan, membutuhkan kemampuan aparatur untuk memahami kondisi masyarakat dan membangun komunikasi yang terbuka.
Ia berharap camat dapat menjadi penghubung yang efektif antara warga dan pemerintah, terutama ketika muncul persoalan yang membutuhkan penanganan lintas instansi. (*)
