KabarKalimantan.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat pembahasan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, dan sejumlah pemangku kepentingan.
Pembahasan tersebut diarahkan untuk menghimpun berbagai pandangan mengenai kesiapan daerah, kebutuhan energi jangka panjang, hingga persoalan keselamatan dan lingkungan yang perlu diperhatikan apabila pengembangan PLTN dilakukan di Kalimantan Barat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyelenggaraan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) mengenai pemanfaatan PLTN untuk daerah, Selasa (10/11/2026).
Hasil diskusi tersebut direncanakan menjadi bahan penyusunan rekomendasi atau white paper yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan dalam pembahasan pengembangan energi nuklir.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Kalbar, Triadi Andrianto, mengatakan pemerintah daerah perlu membangun kesiapan sejak awal agar berbagai aspek pengembangan energi nuklir dapat dibahas secara menyeluruh.
“Ke depan upaya ini akan terus kami lanjutkan untuk menunjukkan bahwa Kalimantan Barat siap. Kami juga akan memperkuat komunikasi dan membentuk forum agar pembahasan serta aspirasi berbagai pihak dapat disuarakan secara aktif,” ujar Triadi.
Triadi menjelaskan, komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan untuk menyamakan pemahaman mengenai peluang pengembangan PLTN.
Menurutnya, pembahasan tersebut juga diperlukan untuk mengetahui bentuk dukungan yang dapat disiapkan pemerintah daerah, termasuk dari sisi perencanaan dan kesiapan wilayah.
“Hal yang lebih penting adalah kita sendiri bersama pemerintah daerah harus lebih sering berdiskusi. Kami juga perlu mengomunikasikan apa yang menjadi harapan pemerintah daerah dan dukungan apa yang bisa diberikan secara maksimal,” katanya.
Pemprov Kalbar berencana memperkuat komunikasi melalui forum yang dapat menampung pandangan berbagai pihak.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas kebutuhan energi daerah sekaligus mengidentifikasi persoalan yang perlu mendapat perhatian sebelum kebijakan pengembangan PLTN diputuskan.
Selain kesiapan daerah, Triadi menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi untuk menjawab berbagai persoalan dan kekhawatiran masyarakat terkait pengembangan energi nuklir.
Pembahasan rencana PLTN, menurut arah kebijakan yang disampaikan Pemprov Kalbar, perlu memperhatikan kondisi lingkungan, aspek keselamatan, kebutuhan wilayah, serta kepentingan masyarakat.
Karena itu, keterlibatan berbagai pihak dinilai diperlukan agar rekomendasi yang disusun tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan energi, tetapi juga persoalan yang mungkin muncul dalam pengembangannya.
Di sisi lain, kebutuhan pasokan energi jangka panjang menjadi salah satu alasan pentingnya pembahasan berbagai alternatif sumber energi bagi Kalimantan Barat.
Ketersediaan energi yang andal dibutuhkan untuk mendukung kegiatan industri, investasi, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemprov Kalbar memandang pembahasan energi nuklir sebagai bagian dari upaya mempersiapkan daerah menghadapi kebutuhan tersebut.
Meski pembahasan terus diperkuat, langkah yang disampaikan Pemprov Kalbar saat ini masih berfokus pada koordinasi, penghimpunan pandangan, dan penyusunan rekomendasi.
Belum ada keterangan dalam penjelasan tersebut mengenai penetapan lokasi pembangunan, jadwal pelaksanaan proyek, maupun keputusan akhir pengembangan PLTN di Kalimantan Barat.
Pemprov Kalbar berharap hasil diskusi lintas sektor dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mempertimbangkan berbagai aspek pengembangan energi nuklir.
Melalui penguatan koordinasi dan penyusunan rekomendasi, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa pembahasan PLTN berlangsung secara terarah, berbasis kajian, serta tetap memperhatikan aspirasi masyarakat Kalimantan Barat. (*)
