KabarKalimantan.id – Bupati Ketapang Alexander Wilyo melantik M. Nur Suryadi, S.H., M.H., sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Ketapang, Selasa 17 November 2026 di Pendopo Bupati Ketapang.
Sebelumnya, M. Nur Suryadi, S.H., M.H., menjabat selaku Kepala Seksi (Kasi) Intelijen di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang.
Bupati menilai, langkah penguatan tata kelola pemerintahan, membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman yang baik terhadap aturan hukum.
Ia turut menyampaikan bahwa pengisian jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan agar semakin profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Saya berharap pengalaman M. Nur Suryadi selama bertugas di lingkungan Kejaksaan Negeri Ketapang dapat memberikan nilai tambah bagi penguatan Bagian Hukum Setda, khususnya dalam membangun koordinasi dan kerja sama antara pemda dengan kejaksaan," ujar Bupati
Mantan Sekda Kabupaten Ketapang itu menyebut, aspek hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Setiap kebijakan dan program pembangunan, kata Bupati, harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga berjalan tepat, memiliki kepastian hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Kepada pejabat yang baru dilantik, saya berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru, bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme, serta mampu membangun koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah maupun instansi terkait," tegasnya.
Bupati kembali mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan sebaik-baiknya.
Untuk itu, ia ingin setiap pejabat menghadirkan kinerja nyata, menjaga komitmen dalam bekerja, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat.
Melalui penguatan sumber daya aparatur dan tata kelola kelembagaan, Bupati berharap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ketapang semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Sekaligus mampu mendukung percepatan pembangunan menuju Ketapang yang maju dan mandiri. (*)