Langsung ke konten
Kalbar

BPJS Ketenagakerjaan Kalbar Optimalkan DBH Sawit, Puluhan Ribu Pekerja Rentan Masuk Alokasi Perlindungan

Khusus alokasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, program perlindungan pekerja rentan melalui DBH Sawit tahun 2026 ditargetkan menjangkau 35.768 orang

Redaksi Diperbarui
Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) BPJS Ketenagakerjaan Kalbar, Yori Pratama
Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) BPJS Ketenagakerjaan Kalbar, Yori Pratama

KabarKalimantan.id – BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Barat mencatat sebanyak 73.744 pekerja rentan di sektor perkebunan kelapa sawit masuk dalam alokasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2026.

Jumlah tersebut mencakup sasaran perlindungan yang dianggarkan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) BPJS Ketenagakerjaan Kalbar, Yori Pratama, mengatakan pemanfaatan DBH Sawit untuk perlindungan pekerja rentan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026.

Menurutnya, sebagian anggaran DBH Sawit dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam ekosistem perkebunan kelapa sawit.

“Penggunaan DBH Sawit dibagi menjadi dua porsi: 80 persen untuk infrastruktur dan 20 persen untuk kegiatan lainnya. Salah satu kegiatan lainnya ini digunakan untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor perkebunan sawit,” ujar Yori.

Yori menjelaskan, khusus alokasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, program perlindungan pekerja rentan melalui DBH Sawit tahun 2026 ditargetkan menjangkau 35.768 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.153 pekerja telah terealisasi, sementara 22.615 pekerja lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi.

Ia memastikan proses verifikasi data terhadap 22.615 pekerja tersebut telah selesai dan saat ini tinggal menunggu surat keputusan penetapan gubernur.

“Verifikasi data untuk 22.615 pekerja tersebut sudah selesai dan tinggal menunggu SK penetapan dari gubernur. Kami memperkirakan proses ini dapat segera tuntas pada bulan November ini sehingga mereka segera terlindungi,” katanya.

Berdasarkan angka tersebut, realisasi perlindungan pada alokasi provinsi telah mencapai sekitar 36,8 persen dari target, sedangkan 63,2 persen lainnya masih dalam proses.

Program ini menyasar pekerja mandiri maupun pekerja rentan dalam ekosistem perkebunan sawit yang tidak terdaftar sebagai pekerja formal perusahaan.

Perlindungan yang diberikan mencakup dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Besaran iuran kedua program tersebut mencapai Rp16.800 per orang setiap bulan.

JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sesuai ketentuan program. Sementara JKM memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia sesuai persyaratan yang berlaku.

Melalui pembiayaan dari DBH Sawit, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas akses jaminan sosial bagi pekerja rentan yang selama ini belum memperoleh perlindungan ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Kalbar menyebut penganggaran perlindungan pekerja rentan melalui DBH Sawit pada 2026 merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2025, program perlindungan pekerja rentan melalui DBH Sawit disebut belum masuk dalam program kerja, sedangkan pada periode sebelumnya jumlah kepesertaan masih berada di bawah 35.000 pekerja.

Dengan total alokasi sasaran mencapai 73.744 pekerja pada 2026, BPJS Ketenagakerjaan berharap sinergi bersama pemerintah daerah dapat memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja rentan di sektor perkebunan kelapa sawit.

Penyelesaian administrasi dan percepatan realisasi kepesertaan menjadi langkah penting agar pekerja yang telah masuk dalam daftar sasaran segera memperoleh perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua