KabarKalimantan.id — Badan Gizi Nasional (BGN) terus mendorong percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan strategi pembangunan dapur umum dan dapur sekolah di seluruh wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Strategi ini diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil yang sulit diakses.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa saat ini jumlah dapur umum yang tersedia di Kalbar baru sekitar 40 unit, jauh dari target kebutuhan yang mencapai lebih dari 500 satuan pelayanan gizi. “Jumlah ini masih sangat jauh dari target. Karena itu, kami mengajak semua kepala daerah untuk berperan aktif mempercepat pembangunan dapur-dapur ini,” ujarnya usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah se-Kalbar dengan BGN, Selasa (3/6/2025) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.
Dadan menjelaskan, untuk daerah yang sulit dijangkau, solusi terbaik adalah menempatkan dapur langsung di sekolah. Hal ini bertujuan menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada anak-anak dan masyarakat penerima manfaat. “Di daerah yang hanya memiliki satu sekolah, dapurnya akan dibuat di sekolah itu. Kalau makanan dikirim dari jauh, kualitasnya bisa menurun,” ujarnya.
Program MBG menitikberatkan penggunaan bahan pangan lokal seperti beras kampung, telur, ayam, dan susu. BGN pun menggandeng petani dan peternak lokal untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang berkelanjutan. Selain itu, distribusi makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita dilakukan secara langsung ke rumah atau melalui posyandu.
“Kami bekerja sama dengan kader posyandu dan memberikan insentif tambahan agar program ini berjalan efektif,” tambah Dadan.
Menurutnya, setiap menu yang diberikan harus memenuhi komposisi gizi seimbang, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat, serta dilengkapi susu bila memungkinkan. Hal ini penting untuk memastikan asupan gizi yang optimal bagi penerima manfaat.
Dadan juga mengapresiasi kehadiran dan dukungan penuh dari Gubernur Kalbar serta seluruh jajaran kepala daerah dalam pertemuan tersebut. “Kami berharap sinergi ini dapat mempercepat intervensi gizi nasional, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan,” ujarnya optimistis.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan dukungannya terhadap Program MBG yang digagas oleh BGN. Ia menyatakan Pemerintah Kota Pontianak siap berkontribusi secara maksimal untuk suksesnya program tersebut.
“Kami di Pontianak mendukung penuh program ini karena tujuannya sangat bagus, yakni memastikan anak-anak dan masyarakat penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi secara merata,” ungkapnya.
Edi Kamtono menambahkan bahwa Pemkot Pontianak sedang melakukan identifikasi lokasi sekolah yang bisa difungsikan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi. Model dapur sekolah ini dinilai sangat relevan untuk menjangkau sekolah yang jaraknya jauh dari dapur umum di kota.
“Kami sedang memetakan sekolah-sekolah yang bisa langsung disiapkan dapurnya. Jika memungkinkan, satu dapur dapat melayani beberapa sekolah di sekitarnya sehingga distribusinya lebih efisien dan kualitas makanan tetap terjaga,” terangnya.
Dengan kesiapan dan dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar, khususnya di Pontianak, dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat intervensi gizi yang menyentuh langsung masyarakat.
