Pemkab HSS Raih Indeks RB Tertinggi di Kalimantan, Jadi Teladan Tata Kelola Publik

Istimewa - Bupati HSS Terima Penghargaan Atas Kinerja Reformasi Birokrasi dari KemenPAN RB

KabarKalimantan.id — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, mencatat sejarah sebagai satu-satunya pemerintah daerah di Pulau Kalimantan yang berhasil mengukir prestasi tertinggi dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) nasional. Nilai RB umum yang diraih menembus angka 81 poin, sebuah capaian signifikan dalam peta reformasi tata kelola pemerintahan.

Penghargaan tersebut secara resmi diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, kepada Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, dalam forum Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025–2029 yang digelar di Jakarta, Rabu (30/4).

“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab HSS. Ini buah dari kerja kolektif yang solid,” tutur Bupati Syafrudin dalam keterangan resmi yang dikutip dari rilis Diskominfo HSS, Kamis.

Menurutnya, torehan prestasi tersebut bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi menjadi pijakan awal untuk terus membangun sistem pelayanan publik yang lebih adaptif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan puncak, melainkan fondasi awal untuk perjalanan panjang menuju birokrasi yang inklusif, humanis, dan akuntabel. “Komitmen kami tidak berhenti di sini. Pelayanan publik di HSS harus terus tumbuh secara kualitas dan berdampak langsung bagi warga,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Rini Widyantini menyampaikan bahwa Kemenpan RB konsisten mendorong percepatan transformasi birokrasi. Reformasi, menurutnya, bukan hanya soal prosedur, tapi harus menghasilkan tata kelola yang berdaya guna dan tepat sasaran.

Ia menambahkan, evaluasi melalui forum rakor ini penting untuk menyelaraskan arah kebijakan lintas daerah, serta memastikan bahwa reformasi birokrasi tak berakhir pada dokumen formalitas semata.

“Kami berharap evaluasi ini mampu menjadi pemacu dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, efisiensi penggunaan anggaran, dan menekan tingkat korupsi di lingkungan pemerintahan,” pungkasnya.