KabarKalimantan.id — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyerukan kemitraan erat antara pemerintah daerah dan pelaku industri kelapa sawit guna membangun sektor perkebunan yang berkelanjutan, inklusif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelantikan Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat periode 2025–2030 yang digelar di Pontianak, Kamis (12/6), Norsan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci optimalisasi potensi besar perkebunan sawit di Kalbar.
“Saya menekankan pentingnya kemitraan yang sinergis antara pelaku usaha dengan pemerintah dalam mengelola potensi besar sektor perkebunan kelapa sawit di Kalbar. Harapannya, kepengurusan GAPKI yang baru mampu bermitra aktif demi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan perkebunan,” ujar Norsan.
Ia menggarisbawahi bahwa Kalimantan Barat merupakan provinsi penghasil kelapa sawit terbesar ketiga di Indonesia. Peran vital sektor ini tak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi pilar utama penyediaan lapangan kerja dan penggerak pembangunan wilayah.
Namun demikian, Norsan mengingatkan bahwa arah pembangunan nasional telah bertransformasi menuju paradigma berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Pembangunan tidak lagi semata tentang pertumbuhan ekonomi. Kini kita dituntut untuk menghapus kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan mengatasi krisis iklim,” katanya.
Seiring munculnya kebijakan baru, seperti Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, Gubernur mengimbau para pelaku usaha sawit untuk segera menyesuaikan diri, khususnya dalam hal perizinan kehutanan.
“Langkah antisipatif sangat penting. Kelalaian dalam pemenuhan kewajiban legal dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius,” tegasnya.
Ia juga mendorong GAPKI Kalbar untuk mengambil langkah nyata dalam mendukung keberlanjutan, antara lain melalui penguatan kemitraan dengan petani, percepatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan pemberdayaan komunitas di wilayah terpencil.
Gubernur turut mengajak seluruh pengusaha kelapa sawit yang belum tergabung dalam GAPKI untuk segera menjadi bagian dari asosiasi. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara GAPKI dan pemerintah akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), terutama melalui pajak, retribusi, serta penguatan ekonomi lokal.
“Kami sudah berdiskusi dengan Pelindo. Direncanakan, pada akhir tahun ini crane untuk bongkar muat CPO akan dipasang di Pelabuhan Kijing. Ini akan memperkokoh infrastruktur distribusi dan mendorong kontribusi industri sawit terhadap PAD,” ungkap Norsan.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pengusaha mengadopsi prinsip keberlanjutan secara menyeluruh. Mulai dari penerapan standar sertifikasi seperti RSPO dan ISPO, konservasi hutan dan lahan gambut, hingga rehabilitasi kawasan kritis.
“Kita harus kelola sumber daya secara bijaksana. Para pengusaha diharapkan ambil bagian aktif dalam upaya konservasi bersama pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Gubernur pun mengingatkan agar industri sawit tidak sekadar berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi motor pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan sosial.
“Dengan komitmen dan tanggung jawab kolektif dari para pelaku industri, saya yakin Kalimantan Barat mampu mencapai harmoni antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial,” pungkasnya.
Ia menutup sambutan dengan mengucapkan selamat bertugas kepada Pengurus GAPKI Kalbar yang baru, sembari mengajak mereka untuk berkontribusi aktif dalam membangun Kalbar yang aman, sejahtera, dan berdaya saing melalui pengelolaan sektor unggulan secara berkelanjutan.
