KabarKalimantan.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DPOP) terus mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif (ekraf) dan pariwisata, meskipun hingga saat ini belum ada agenda besar yang terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala DPOP Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan kegiatan yang akan diagendakan di IKN, yang diperkirakan akan berdampak langsung terhadap Kota Balikpapan. “Kami masih menunggu kegiatan-kegiatan yang akan diagendakan di IKN, karena itu akan berdampak terhadap Kota Balikpapan,” ujarnya di Balikpapan, Senin (4/11).
Ratih menambahkan, meskipun pembangunan di IKN berjalan lambat dan belum ada agenda besar, Pemkot Balikpapan tetap menganggap penting untuk mengoptimalkan sektor ekraf dan pariwisata. Langkah ini diambil sebagai persiapan diri sekaligus evaluasi, mengingat posisi Balikpapan sebagai “beranda” IKN.
“Kami tetap menjaga kerjasama dengan daerah lain dan tidak ada perubahan kebijakan dalam hal ini,” tegasnya.
Salah satu inisiatif kerjasama yang saat ini gencar diperjuangkan adalah terciptanya pola pariwisata bersama antara Bali, Balikpapan, dan IKN. Program ini bertujuan untuk menawarkan paket perjalanan yang menghubungkan ketiga destinasi tersebut.
“Kami telah menyiapkan sejumlah program destinasi wisata, antara lain Susur Teluk Balikpapan dengan Kapal Pinisi, Wisata Mangrove, Hutan Lindung Sungai Wain, serta Glamping Forest City IKN,” ujar Ratih.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, DPOP Balikpapan terus berkoordinasi dengan pihak Otorita IKN dan Kepala DPOP Bali. Ratih menjelaskan, jika rencana ini sukses dijalankan, maka Bali, yang mampu mendatangkan 100.000 turis per hari, dapat mengalihkan sebagian turisnya, sekitar 10.000 orang, untuk mengunjungi Balikpapan dan IKN dalam satu paket perjalanan.
Selain itu, Ratih menyebutkan bahwa DPOP Balikpapan juga masih menunggu kebijakan baru dari kementerian terkait, khususnya dengan adanya perubahan nomenklatur pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya, sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif digabung dalam satu nomenklatur, yaitu Parekraf, namun kini kedua sektor tersebut dipisah. Menanggapi hal ini, DPOP Balikpapan berencana untuk membentuk bidang baru yang khusus menangani Ekraf.
“Kami menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait perubahan ini,” tutupnya.
